Jakarta, FORTUNE - Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menunda penerapan bea masuk perdagangan digital (E-commerce) hingga 2026.
Moratorium tersebut diumumkan dalam pernyataan bersama para delegasi 13th Ministerial Conference di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 26-29 Februari lalu.
"Kami setuju untuk mempertahankan praktik saat ini dengan tidak memberlakukan bea masuk pada transmisi elektronik hingga Konferensi Menteri ke-14 atau 31 Maret 2026. Moratorium dan Program Kerja akan berakhir pada tanggal tersebut," demikian petikan pernyataan tersebut dikutip Senin (4/3).
Sebelumnya, negosiasi pada Ministerial Conference tersebut sempat berlangsung alot hingga diperpanjang satu hari dan berakhir pada 1 Maret. WTO menyatakan bahwa sesi penutupan telah ditunda, dan tidak ada tanda-tanda segera tercapainya terobosan dalam pembicaraan untuk menetapkan aturan perdagangan global baru.
Konferensi dua tahunan ini berusaha mencapai dua kesepakatan. Selain perpanjangan moratorium tarif bea masuk perdagangan digital, pembahasan lainnya adalah tentang pengakhiran subsidi perikanan.
Langkah moratorium tarif bea masuk digital sendiri mendapat pertentangan dari India dan Afrika Selatan.
Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, misalnya, menganggap beberapa negara yang menghalangi kesepakatan bea masuk perdagangan elektronik memalukan.
"Tentu saja, kami merasa sedih bahwa beberapa negara masih menghalangi hasil signifikan yang bisa membantu negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang berkembang mendapatkan keyakinan dalam kerja WTO," kata Piyush Goyal kepada para wartawan, seperti dikutip dari Reuters.
Meski demikian, forum akhirnya sepakat untuk melanjutkan moratorium bea masuk tersebut dan menghidupkan kembali pekerjaan di bawah program kerja perdagangan elektronik—dengan fokus khusus pada dimensi pengembangannya, serta dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, keuangan, dan pembangunan anggota negara berkembang dan negara paling miskin.
Konferensi juga menyambut baik keterlibatan konstruktif dalam diskusi khusus yang mencakup pertukaran pengalaman dan penyerahan mengenai berbagai topik terkait perdagangan elektronik, dan setuju untuk memperdalam diskusi lanjut terkait perdagangan elektronik untuk membangun pekerjaan dari diskusi khusus sebelumnya.
"Kami setuju untuk melanjutkan diskusi lebih lanjut dan memeriksa bukti empiris tambahan tentang cakupan, definisi, dan dampak yang dapat dimiliki moratorium bea masuk pada transmisi elektronik terhadap pembangunan, serta bagaimana menyamakan peluang bagi anggota negara berkembang dan negara paling miskin untuk memajukan industrialisasi digital mereka," demikian deklarasi tersebut.
Kemudian, konferensi juga mencatat workshop yang diadakan dalam program kerja dengan berbagai organisasi antar pemerintah.
Terkait hal ini, WTO mengajukan kolaborasi berkelanjutan dan setuju untuk terlibat dalam tantangan perdagangan utama yang dihadapi anggota negara berkembang dan negara paling miskin dalam pengembangan ekonomi digital mereka.
Termasuk, lanjut WTO, kebutuhan pelatihan dan bantuan teknis, serta mengidentifikasi, sebagai prioritas, kesenjangan dalam mendukung penyelesaian kesenjangan digital, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk merealisasikan potensi ekonomi digital.
"Kami memberi mandat kepada Dewan Umum untuk melakukan tinjauan berkala terhadap Program Kerja, termasuk berdasarkan laporan yang mungkin disampaikan oleh badan-badan WTO terkait, dengan tujuan menyusun rekomendasi tindakan untuk Konferensi Menteri berikutnya," begitu bunyi pernyataan bersama tersebut.