Glasgow, FORTUNE - Sebuah kesepakatan besar dan penting akhirnya dibuat oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dalam konferensi perubahan iklim Conference of the Parties (COP 26) di Glasgow Skotlandia, Selasa (2/11). Mereka berjanji untuk menghentikan deforestasi (penggundulan hutan) pada 2030. Namun, pemerhati lingkungan mengatakan ini harus seiring dengan langkah tegas.
Melansir The Financial Times, para pemimpin dari negara yang mencakup 85 persen hutan dunia telah mendaklarasikan komitmennya untuk mengakhiri perusakan hutan dalam sembilan tahun mendatang. Negara-negara itu di antaranya: Australia, Kolombia, Indonesia, dan Amerika Serikat (AS).
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, memuji deklarasi tersebut sebagai “perjanjian penting”. Sementara Presiden AS, Joe Biden, dalam kesempatan sama mengatakan dunia harus melakukan deforestasi yang sama seriusnya dengan kegiatan dekarbonisasi (pembuangan karbon).
Sebagai tindaklanjut dari komitmen tersebut, 12 negara seperti Inggris, AS, Jerman, dan Jepang, mendukung pembiayaan senilai US$12 miliar (Rp171 triliun) untuk membantu negara-negara melindungi dan memulihkan hutan. Jumlah itu termasuk US$1,5 miliar untuk melindungi Lembah Kongo, rumah bagi hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia.
Tak cukup itu, lima pemerintah dunia dan 17 kelompok filantropi juga berkomitmen memberikan dana senilai US$1,7 miliar (Rp24,23 triliun). Dana itu untuk mendukung masyarakat adat dalam melindungi hutan mereka.
Simon Lewis, pakar iklim dan hutan dari University College London, kepada BBC mengatakan komitmen deforestasi sedemikian ini merupakan kabar baik. Terlebih, ada tindaklanjut yang signifikan dari pembiayaan. Namun, ia mengingatkan bahwa dunia pernah menyepakati hal serupa pada 2014 yang justru sama sekali gagal memperlambat deforestasi.
Berdasarkan data dari Global Forest Watch, pada 2020, daerah tropis dunia kehilangan 12,2 juta hektare tutupan pohon. Dari sekian itu, 4,2 juta di antaranya setara dengan luas Belanda.
Kehilangan hutan primer pada 2020 lebih tinggi 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal, hutan penting bagi penyimpanan karbon dan keanekaragaman hayati. Bahkan, emisi karbon yang dihasilkan akibat kehilangan hutan primer itu setara dengan emisi tahunan yang dihasilkan oleh 570 juta mobil lebih dari dua kali lipat jumlah mobil di jalanan Amerika Serikat.
Laju deforestasi di Indonesia menurun
Presiden Joko Widodo, dalam pidatonya di COP26, mengatakan potensi alam Indonesia yang begitu besar bisa berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Menurutnya, perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global.
Jokowi kemudian membeberkan data mengenai berbagai upaya pemerintah Indonesia. Kata dia, laju deforestasi turun signifikan serta terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga menurun 82 persen pada tahun lalu.
Tak hanya itu, Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare sampai 2024. Negara ini juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara 2010-2019.
“Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia, akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030,” kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu (3/11).
Data Global Forest Watch juga memperlihatkan, laju kehilangan hutan primer Indonesia juga menurun sejak 2017 hingga 2020. Indonesia juga sudah tidak lagi menjadi salah satu dari tiga negara teratas dunia yang kehilangan hutan primer.
Harus ada langkah tegas
Sementara itu, Yayasan Madani Berkelanjutan mengapresiasi kemajuan positif dari pemerintah soal komitmen tersebut. Namun, menurut mereka tanpa langkah-langkah yang tegas, pencapaian target tersebut bisa tidak tercapai.
Karena itu, mereka meminta Presiden Jokowi tegas dalam mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan termasuk pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan itu harus konsisten dengan agenda penyerapan bersih (net sink) karbon sektor hutan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU) serta tujuan menyudahi deforestasi.
“Melindungi seluruh bentang hutan alam dan ekosistem gambut tersisa akan membantu Indonesia mencapai aspirasi tersebut. Saat ini masih ada 9,6 juta hektare bentang hutan alam tersisa yang belum terlindungi kebijakan penghentian pemberian izin baru dan oleh karenanya bisa terancam,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad dalam keterangan resmi.