Jakarta, FORTUNE – Pembangunan berbasis ekonomi sirkular merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Dalam era ketika masalah krisis iklim dan lingkungan semakin mendesak, penerapan ekonomi sirkular akan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia.
Ekonomi sirkular telah mendapat banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir karena sejumlah hal, seperti kelangkaan sumber daya, pengelolaan limbah yang belum maksimal, hingga perubahan iklim.
Dalam implementasinya, ekonomi sirkular tidak hanya mengedepankan pembangunan berbasis modal saja, tapi juga berfokus pada penciptaan produk yang memiliki siklus jangka panjang. Strategi itu pada gilirannya memungkinkan pemakaian sumber daya secara efektif, serta optimalisasi manajemen limbah, sebagaimana dilansir dari laman Pijar Foundation.
Menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), ekonomi sirkular memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya ekonomi selama mungkin. Dengan begitu, kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi konvensional dapat diminimalisir.
Ekonomi sirkular juga tidak hanya mencakup pengelolaan sampah yang lebih baik.
Konsep ekonomi sirkular
Menurut situs web Kementerian PPN Bappenas, saat ini perekonomian pada banyak negara, termasuk Indonesia, masih menerapkan model linea yang memakai pendekatan “ambil-pakai-buang”.
Perekonomian linear itu merupakan bentuk model pembangunan yang tidak berkelanjutan untuk jangka panjang.
Sementara, ekonomi sirkular ini merupakan bentuk pembangunan ekonomi yang berupaya untuk memperpanjang siklus hidup dari suatu produk, bahan baku, maupun sumber daya agar dapat dipakai sepanjang mungkin.
Konsep ekonomi sirkular pun memiliki sejumlah poin berbeda ketimbang ekonomi linear, melansir laman Pijar Foundation.
- Circular supply and resource recovery. Ini merupakan konsep yang mendorong optimalisasi penggunaan bahan baku dari bahan sisa maupun sampah yang masih bisa didaur ulang. Proses ini dapat menurunkan penggunaan bahan baku hasil eksplorasi.
- Product life extension. Mengacu pada upaya memperpanjang usia produk dengan menjualnya kembali.
- Sharing platform. Cara untuk mempertemukan suplai dan permintaan pada produk-produk hasil industri dengan konsep sirkular.
- Product as a service. Perubahan pola kepemilikan produk menjadi akses terhadap pelayanan terhadap produk. Contoh dari proses ini adalah pembentukan platform transportasi daring.
Manfaat ekonomi sirkular
Di Indonesia, ekonomi sirkular tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, di bawah Agenda Prioritas Nasional. Melalui beleid tersebut, beberapa upaya untuk menerapkan ekonomi sirkular, seperti penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan Iklim.
Pemerintah Indonesia menerapkan lima sektor prioritas dalam penerapan ekonomi sirkular di dalam negeri, yakni makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, grosir dan eceran (plastik), dan elektronik. Kelima sektor tersebut mewakili sepertiga dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia serta mempekerjakan lebih dari 49 juta orang per 2019.
Dalam laporan Manfaat Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Ekonomi Sirkular Indonesia, pada 2021, terdapat sejumlah manfaat penerapan ekonomi sirkular. Menurut riset yang dibuat oleh Kementerian PPN/Bappenas, UNDP, dan Pemerintah Kerajaan Denmark, beberapa manfaat itu di antaranya, menurunkan 126 juta ton emisi Co2 pada 2030, menciptakan Rp593 triliun hingga Rp638 triliun tambahan terhadap PDB, serta menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau.
Menurut laman Pijar Foundation, penerapan ekonomi sirkulas juga menjadi penting menyusul beberapa tren di masa mendatang, seperti berkurangnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, peningkatan volatilitas harga dan risiko rantai pasok, kemajuan teknologi, peningkatan kesadaran konsumen untuk menggunakan produk berkelanjutan, pergeseran regulasi yang memasukkan indikator kelestarian lingkungan, dan ketersediaan modal baru untuk mendukung investasi
