Jakarta, FORTUNE – Mengawali rangkaian agenda pada kunjungan kerjanya di Yunani, Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Pertama Parlemen Yunani Ioannis Plakiotakis di Hellenic Parliament, Parliament Mansion (Megaro Voulis), GR-10021, Athena, Rabu (22/11). Pada pertemuan ini, sejumlah pembahasan dilakukan salah satunya kesepakatan untuk mendukung penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.
“Mereka (Yunani) setuju tentang penyelesaian di Gaza untuk segera diakhiri pertempuran itu,” ungkap Ma’ruf melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Kamis (23/11).
Wapres mengungkapkan, Pemerintah Yunani terkena dampak dari adanya konflik Israel dan Palestina. Gejolak di Timur Tengah tersebut membuat para pengungsi yang mencari tempat ke Eropa pasti akan melewati Yunani.
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden merangkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menambahkan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Yunani memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya gencatan senjata untuk meredam konflik yang melibatkan Israel dan Palestina.
“Dua negara sama-sama berpegang teguh kepada prinsip yang sudah ditentukan oleh PBB mengenai two state solution. Yunani dan kita juga sama berpandangan seperti itu,” ucap Masduki.
Seperti diketahui, pada rapat kabinet Israel (22/11), Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan kesepakatan gencatan senjata selama empat hari antara Israel dan Palestina. Hal ini termasuk pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas.
RI -Yunani bakal perkuat hubungan bilateral
Selain membahas gejolak di Timur Tengah, Wapres juga mengajak pemerintah Yunani untuk memperkuat kerja sama bilateral antarkedua negara. Lebih lanjut, Ma’ruf juga turut mengajak peningkatan kerja sama di bidang ekonomi.
Pada kesempatan ini, Wapres menyampaikan nilai investasi Indonesia dapat meningkat di tahun 2023 hingga mencapai 10 kali lipat. Namun demikian, bila dilihat secara volume perdagangan masih turun hingga 20 persen dibandingkan tahun lalu.
“Hubungan kerja sama bidang ekonomi, bidang perdagangan, kemudian investasi juga diperkuat. Karena investasi ada peningkatan, tapi perdagangan memang ada penurunan, jadi kita terus ingin meningkatkan lagi hubungan (kerja sama) dengan Yunani,” jelas Ma'ruf.
Sejalan dengan upaya mewujudkan perdamaian dunia, Ma’ruf kembali menambahkan, bahwa Pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh kepada Yunani atas pencalonan keanggotaan tidak tetap pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2025-2026.
“Karena dulu waktu kita jadi anggota (Keanggotaan Tidak Tetap pada Dewan Keamanan PBB), Yunani juga mendukung kita (Indonesia),” tambah Ma’ruf.
Seperti diketahui, hubungan diplomatik antara Indonesia-Yunani secara de facto dimulai sejak 27 Desember 1949, saat Yunani memberi pengakuan kedaulatan kepada Indonesia. Hubungan kerja sama kedua negara selama ini berlangsung dengan baik dan dinamis. Yunani mendukung integritas wilayah, proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia.