Jakarta, FORTUNE - Komisi XI DPR-RI memutuskan Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur BI terpilih menggantikan Dody Budi Waluyo yang masa jabatannya selesai pada April 2023. Keputusan tersebut diambil pasca uji kelayakan dan kepatutan yang dijalani kemarin (13/2).
Menanggapi keputusan tersebut, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, Bank Indonesia menyambut baik Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur terpilih yang akan mengemban tugas pada 2023-2028 mendatang. Hasil pemilihan ini merupakan salah satu perwujudan bahwa Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dipilih berdasarkan sistem meritokrasi.
“Yakni pada kompetensi dan kapabilitas terbaik yang dimiliki tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dalam menjalankan amanat pelaksanaan tugas Bank Indonesia,” kata Erwin melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Selasa (14/2).
Ini jejak karier Filianingsih di BI
Wanita yang akrab dipanggil Fili memulai karier di BI sejak tahun 1986 sebagai staf Departemen Internasional BI. Setelah itu, Ia dipindahkan ke Kantor Perwakilan BI Surabaya.
Perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1963 juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI pada 2013-2015. Setelah itu, Fili dipercaya mengemban jabatan sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI selama 2015-2019.
Sebelum terpilih secara aklamasi menjadi Deputi Gubernur BI, Fili menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sejak 2019. Sejumlah jabatan tersebut diraihnya dengan landasan keilmuan sarjana di bidang Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1985. Serta gelar master di bidang Economics and Finance dari Boston University, Amerika Serikat pada tahun 1992.
Turut andil dalam berbagai projek ekonomi digital
Sebagai pemimpin di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Fili tercatat telah turut andil dalam berbagai program kerja milik bank sentral. Antara lain seperti Blueprint Sistem Pembayaran 2025 dan Proyek Garuda Digital Rupiah.
Dalam kalangan eksternal, Fili dikenal aktif mengembangkan pembayaran digital di masyarakat, seperti pengelolaan berbagai sistem pembayaran di perbankan, QRIS, mendorong digitalisasi pembayaran di gerbang tol hingga digitalisasi bantuan sosial di Kementerian.
