Jakarta, FORTUNE - Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 resmi digelar dan dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (11/7).
FEKDI 2022 merupakan ajang etalase inovasi produk dan layanan, serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Perekonomian dengan didukung oleh Kementerian-Lembaga dan industri.
Gubernur BI Perry Warjiyo pada kesempatan tersebut menyampaikan, digitalisasi menjadi pilar Indonesia Maju. Oleh karena itu, pada hari ini para pemangku kebijakan memperkuat sinergi dan kolaborasi digitalisasi Indonesia.
"Sinergi dan inovasi yang inklusif diperlukan untuk memajukan bangsa agar dapat bersaing secara global. Mari tunjukkan ke dunia dan G20, bahwa Indonesia sudah maju secara digital," kata Perry melalui konfrensi video di Jakarta, Senin (11/7).
FEKDI 2022 mengangkat tema Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery. Menurutnya, BI telah mendukung digitalisasi melalui sejumlah kebijakan.
“Dukungan BI dalam mewujudkan ekonomi keuangan digital nasional guna mengakselerasi pemulihan ekonomi semakin diperkuat, khususnya melalui kebijakan digitalisasi sistem pembayaran," kata Perry.
Nilai perdagangan digital di Indonesia capai Rp401 triliun
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 juga telah menciptakan prospek cerah pada potensi ekonomi dan keuangan digital Indonesia.
Pada tahun 2021, nilai perdagangan digital mencapai Rp401 triliun seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi berbelanja daring serta didukung perluasan sistem pembayaran digital dan akselerasi digital banking.
Oleh karena itu, pada tahun 2025 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp2.050 triliun, kemudian pada tahun 2030 diproyeksikan naik menjadi Rp4.531 triliun.
“Indonesia juga menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara atau mewakili 40 persen digitalisasi di Asia Tenggara dengan didukung upaya perbaikan iklim usaha yang kondusif," kata Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan peluang digitalisasi melalui implementasi sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital.
Survei Nasional Keuangan Inkkusif catat baru 65,4% masyarakat yang miliki akun bank
Sinergi dan inovasi bauran kebijakan ekonomi dan keuangan digital nasional dilaksanakan bukan hanya pada level nasional namun juga regional untuk memperkuat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital.
Berbagai inisiatif telah dilakukan melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, termasuk transaksi Pemerintah Daerah, serta digitalisasi bantuan sosial, sektor transportasi dan jalan tol.
Selain itu, juga terdapat kebijakan digitalisasi UMKM melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Wisata Indonesia (GBWI), program Kartu Prakerja, dan implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang difasilitasi oleh akselerasi digitalisasi di sistem pembayaran.
Di sisi lain, dukungan kebijakan fiskal, penguatan infrastruktur digital serta pengembangan inovasi dan SDM menjadi penopang untuk percepatan digitalisasi.
Akselerasi digitalisasi telah mendorong perbaikan inklusi keuangan yang tercermin pada hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif 2021 yang mencatat kepemilikan akun jasa keuangan atau bank sebesar 65,4 persen, dan penggunaan produk dan layanan keuangan sebesar 83,6 persen.
Angka tersebut menunjukkan perbaikan inklusi keuangan, sehingga timbul optimisme tercapainya target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024.
