Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti satu problem dalam pembangunan infrastruktur seperti Bandara.
Apa itu? Salah satunya, keterbatasan sumber daya. Itu termasuk dana untuk proyek-proyek infrastruktur bersifat terbatas. Namun, ia tidak mau jika keterbatasan itu membuat pembangunan tak efisien dan tak tepat sasaran.
Ia mencontohkan studi kasus berupa pendirian bandara yang utilisasinya minim. "Bandara didirikan bagus, besar, megah, tapi setelah jadi, utilisasinya tidak optimal, penggunanya tidak banyak, maskapai tidak datang ke sana. Akhirnya tidak optimal, bahkan bisa dikatakan mubazir, padahal biaya pembangunannya triliunan rupiah," katanya di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (28/11).
Hal seperti itu dapat terjadi karena berbagai penyebab dan AHY menyinggung beberapa di antaranya: perencanaan kurang matang; kurang koordinasi dan integrasi; hingga problem lain terkait lahan, regulasi, konstruksi, dan sebagainya.
"Jadi permasalahan-permasalahan klasik tadi juga harus menjadi perhatian kami [di Kemenko IPK]," ujar AHY.
Rencana pembangunan bandara baru
Sebelumnya, Kemenko IPK mengatakan sedang mengkaji lebih lanjut ihwal wacana membangun bandara di Bali Utara di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
AHY menyebut, rencana itu masih di tahap awal. "Kami masih terus melakukan analisis, identifikasi permasalahan yang ada sambil terus berkomunikasi dengan berbagai pihak," katanya, dilansir dari IDN Times.
Prabowo sendiri mengungkapkan rencana itu pada 3 November 2024 lalu di Ramayana Hall, Bendega Restaurrant. Ia bermaksud membangun North Bali International Airport karena melihat Bali berpeluang menjadi 'The New Singapore'.
Wacana tersebut sudah digagas sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Namun, rencana itu menghadapi berbagai dinamika. Kilas balik ke Oktober 2018, Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman telah memastikan pembangunan bandara di Bali Utara bakal diteruskan. Yang mana, Universitas Udayana dan Bank Dunia diminta menggelar studi pengembangan dan infrastruktur untuk menghubungkan wilayah Utara dan Selatan Bali.