Jakarta, FORTUNE - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas masalah sepinya transaksi Bursa Karbon (IDXCarbon) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, walau sempat ada optimisme terhadap bursa karbon saat awal peluncuran pada 26 September 2023, statistik perdagangannya saat ini disoroti.
"Presiden saat itu bahkan dengan bangganya mengatakan, Jakarta akan menjadi pusat perdagangan karbon dunia. Ternyata, kita tahu ini [IDXCarbon] sudah ulang tahun, tapi angkanya masih memprihatinkan," kata Harris, dikutip Selasa (19/11). "Sehingga ini mesti tahu, peranan OJK bagaimana, apa kira-kira yang bisa dilakukan?"
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin melontarkan pendapat serupa. Menurutnya, potensi perdagangan karbon besar, tetapi ada kendala yang mengakibatkan bursa karbon belum berjalan optimal.
"Kemarin juga [perdagangan bursa karbon yang dianggap sepi] membuat Kementerian Lingkungan Hidup minta evaluasi," kata Puteri.
Dikutip dari data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 15 November 2024, volume perdagangan bursa karbon telah mencapai 904.916 ton CO2e sejak dirilis. Nilai perdagangannya setara dengan Rp50,45 miliar. Proyek SPE-GRK tercatat baru berjumlah tiga, dengan total pengguna jasa 89 entitas.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menilai bursa karbon telah beroperasi dengan baik, dari segi regulasi dan perizinan serta fasilitas. Namun demikian, ia menyinggung bahwa produk yang diperdagangkan masih terbatas pada transaksi sekitar Rp50 miliar. Selain itu, batas atas emisi maksimal pada industri pun belum ditetapkan, sehingga belum ada insentif atau disinsentif dalam hal mengurangi karbon.
Dus, untuk dapat meningkatkan perdagangan di IDXCarbon, peran pemerintah pun dibutuhkan. Apalagi, mengingat bahwa produk karbon yang diserap akan masuk ke dalam kewenangan pemerintah.
"Mulai dari produk karbon, registrasinya, sertifikasinya, surveinya, dan semua dari sisi pasokan. Dari segi permintaan pun [mesti] dilakukan pengembangan ekosistemnya," jelas Mahendra.
Sebelum ini, Direktur Utama BEI, Iman Rachman, sempat membahas sejumlah tantangan bursa karbon. Beberapa di antaranya adalah harmoni peraturan serta dukungan pemerintah dan sejumlah sektor. Ditambah lagi, bursa karbon hanyalah satu dari serangkaian ekosistem, yang dinilai membutuhkan pendukung seperti pajak karbon dan batas atas emisi.
"Yang seperti itu mungkin yang akan kami diskusikan bersama," kata Iman setelah acara di Labuan Bajo bersama pers (31/10). "Yang perlu diketahui [juga], bursa karbon itu bagian untuk pasar sekunder, untuk primernya pun harus didorong. Tentunya itu ada di KLH dan kelembagaan yang terkait."
