Bali, FORTUNE - B20 (Business 20) Summit Indonesia telah menyampaikan 25 rekomendasi kebijakan atau komunike dan 68 policy action, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rekomendasi ini terbagi dalam tiga bagian utama.
“Dalam rekomendasi, B20 Indonesia memprioritaskan tiga bidang utama, yakni mempercepat transisi energi hijau, mendorong pertumbuhan inklusif, dan menciptakan akses kesehatan yang setara,” kata Ketua KADIN Indonesia dan Host of B20 Indonesia, dikutip Rabu (16/11).
Bagian pertama komunike B20 Summit meliputi isu prioritas dari perspektif Task Force dan Action Council, yang terdiri dari inovasi, inklusivitas, dan kolaboratif.
Sedangkan bagian kedua terdiri dari rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut meliputi digitalization, integrity & compliance, future of work & education, trade & investment, energy, sustainability & climate, women in business action council, dan finance & infrastructure.
Bagian terakhir terdiri dari pernyataan International Advocacy Caucus (IAC), kelompok berisi puluhan bos perusahaan global dan pemimpin federasi bisnis di negara-negara G20.
Chair of B20 Indonesia, Shinta W. Kamdani mengatakan, sejak pertemuan awal B20 pada Januari 2022, ada 350 pertemuan utama sudah digelar, dengan 130 side event. Pertemuan ini mendapat sejumlah masukan dari lebih dari 1.200 pelaku bisnis negara G20.
25 rekomendasi kebijakan B20 Summit Indonesia
Berikut sejumlah rekomendasi kebijakan hasil dari forum B20 Summit Indonesia berdasarkan gugus tugasnya, dilansir dari dokumen komunikenya.
1. Trade and Investment Task Force
- Mempromosikan tata kelola perdagangan dan investasi global pascapandemi yang terbuka, adil, inklusif, dan efisien, termasuk lewat reformasi World Trade Organization.
- Memfasilitasi inovasi, digitalisasi, dan adopsi teknologi untuk mendukung pembangunan internasional dan mitigasi krisis global di masa depan.
- Memperkuat dukungan untuk mencapai inklusivitas dalam rantai pasokan dan value chain.
- Menjadikan perdagangan dan investigasi sebagai katalis berdampak besar untuk pembangunan berkelanjutan.
2. Energy, Sustainability, & Climate Change Task Force
- Meningkatkan kerja sama global dalam mengakselerasi transisi menuju pemakaian energi berkelanjutan dengan mengurangi intensitas karbon energi lewat berbagai jalur.
- Meningkatkan kerja sama global demi memastikan transisi adil, teratur, dan terjangkau menuju penggunaan energi berkelanjutan seluruh negara maju dan berkembang.
- Mempererat kerja sama dunia dalam meningkatkan akses consumer level dan kemampuan konsumsi energi bersih dan modern.
3. Digitalization Task Force
- Mendorong konektivitas universal, memastikan proof connectivity untuk semua, mendorong akses universal untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan layanan pemerintah, memastikan inklusi, dan menghilangkan kesenjangan digital.
- Membangun fondasi ekonomi digital yang berkelanjutan dan tangguh, mempercepat pembangunan infrastruktur digital.
- Memastikan pola pikir ‘digital ready’ untuk individu dan UMKM, memaksimalkan potensi UMKM lewat akses ke platform digital, membina talenta dan perusahaan digital.
- Mempromosikan standar keamanan siber berbasis risiko dan bukti, interoperabilitas, dan neutral-tech, dan praktik terbaik guna mendukung upaya perusahaan melindungi jaringannya. Menentukan protokol keamanan siber, mempromosikan peningkatan praktik dan pendidikan keamanan siber kepada individu dan perusahaan, termasuk UMKM.
4. FInance & Infrastructure Task Force
- Meningkatkan akses ke sumber pembiayaan infrastruktur yang terjangkau dan sesuai.
- Mendorong kolaborasi antarnegara demi mempercepat transisi adil menuju dunia niremisi.
- Mengakselerasi pengembangan dan adopsi infrastruktur cerdas dan digital.
- Meningkatkan regulasi jasa keuangan global untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan, produktivitas, dan stabilitas.
5. Future of Work and Education Task Force
- Mendukung pemulihan dan pertumbuhan pascapandemi, selaras dengan pekerjaan masa depan.
- Memperbarui sistem pendidikan dan pembelajaran dalam jangka panjang agar selaras dengan pekerjaan masa depan.
- Memastikan percepatan inklusi tenaga kerja setelah kontraksi pandemi.
6. Integrity & Compliance Task Force
- Mempromosikan tata kelola yang berkelanjutan dalam bisnis untuk mendukung iniisiatif ESG.
- Foster Collective Action untuk mengurangi risiko integritas.
- Menumbuhkan kelincahan dalam menangkal langkah-langkah untuk memerangi risiko pencucian uang atau pendanaan teroris.
- Memperkuat tata kelola untuk memitigasi risiko kejahatan dunia maya.
7. Women in Business Action Council
- Pemberdayaan pengusaha perempuan.
- Membuka potensi kemampuan digital dan kepemimpinan perempuan.
- Mempromosikan tempat kerja yang aman dan adil.