RI Mendesak DK PBB Hentikan Konflik di Jalur Gaza Demi Kemanusiaan

Jakarta, FORTUNE – Pemerintahn Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera bertindak dan menghentikan konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza, mengatasi krisis kemanusiaan yang menyebabkan jatuhnya ribuan korban jiwa. 

“DK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang,” katanya dalam High-Level Open Debate DK PBB, seperti dikutip dari laman Kemenlu, Rabu (25/10).

Menurutnya, DK tak boleh hanya diam menyaksikan krisis kemanusiaan yang terjadi dalam konflik Israel-Palestina. Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, bahan bakar, dan pengusiran warga Gaza dilakukan oleh Israel atas nama hukuman kolektif. Di lain pihak, warga sipil disandera oleh Hamas, sehingga terjadi risiko ancaman nyawa.

“Bagaimana DK akan melakukan tanggung jawabnya? Kapan DK akan menghentikan perang di Gaza, mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?” kata Retno.

Indonesia, menurutnya tidak akan membuang waktu dalam memobilisasi berbagai dukungan internasional, melalui berbagai forum, seperti OKI, ASEAN, dan lainnya. Indonesia mendesak anggota PBB satu suara dan menghentikan kekerasan dan fokus pada isu bencana kemanusiaan. “Berapa banyak lagi nyawa harus dikorbankan sebelum DK mengambil langkah?” ujarnya.

Berikut tiga poin yang didesak Indonesia kepada DK PBB terkait konflik di jalur Gaza :

1. Gencatan senjata
   Menlu meminta PBB melakukan dukungan mutlak terhadap salah satu pihak telah memicu penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan impunitas.
   “Menjadi kewajiban kolektif kita untuk mengakhiri siklus kekerasan sebelum tereskalasi menjadi bencana kawasan dan global,” ujar Menteri Retno.
2. Prioritas akses kemanusiaan
   Konflik yang terus meningkat beberapa waktu terakhir, sudah membahayakan lebih dari 2 juta nyawa warga Gaza, karena pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Bahkan, kata Retno, konvoi bantuan kemanusiaan terhambat dan terancam baku tembak yang terjadi. “DK harus segera mendesak akses bantuan kemanusiaan yang aman dan lancar serta penghormatan terhadap hukum humaniter internasional,” ujarnya.
3. Kemanusiaan harus dikembalikan ke DK
   Menlu menyerukan bahwa pada akhirnya, semua yang berkonflik adalah manusia, oleh karena itu PBB harus menggunakan kekuatan besar untuk kemanusiaan, demi perlakuan yang setara.
   “DK memiliki kekuatan besar, dan dengan kekuatan besar maka tanggung jawab juga besar, untuk mengatasi situasi di Gaza dan akar masalahnya, serta memastikan terwujudnya solusi dua-negara,” ujar Menlu.