Jokowi: Indonesia Butuh Rp445 T Untuk Pembiayaan Transisi Energi
Risiko perubahan iklim makin nyata bagi Indonesia.
Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa setidaknya Indonesia membutuhkan US$25-30 miliar atau setara Rp445 triliun, untuk pembiayaan transisi energi selama delapan tahun ke depan. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan tingkat tinggi (KTT) G7 di Jerman.
Menurut Presiden Jokowi, potensi Indonesia sebagai kontributor energi bersih, baik di dalam perut bumi, di darat, maupun di laut, sangat besar. Oleh karena itu, Indonesia butuh investasi besar dan teknologi rendah karbon untuk mendukung transisi menuju energi bersih yang cepat dan efektif.
“Transisi ini bisa kita optimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bisnis, dan membuka lapangan kerja baru,” katanya seperti dikutip dari laman Setkab, Selasa (28/6).
Jokowi mengajak negara-negara G7 untuk ikut berkontribusi dengan investasi pada sektor energi bersih di Indonesia. Hal ini, antara lain dapat berupa pengembangan ekosistem mobil listrik maupun baterai lithium.
Nyatanya risiko perubahan iklim
Jokowi mengtakan, risiko perubahan iklim sangat nyata dihadapi oleh Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya. Apalagi, sebagai negara maritim yang dikelilingi oleh sekitar 17 ribu pulau, risiko kenaikan air laut dan bencana pun kerap terjadi di Indonesia.
Menurutnya, isu perubahan iklim tidak hanya mengganggu kesehatan, namun juga membuat petani serta nelayan kesulitan. “Dukungan semua negara G7 di Presidensi Indonesia di G20 sangat kami harapkan,” ujarnya.
Kerja sama dengan Inggris makin nyata
Pada sesi berbeda, Presiden Jokowi juga sempat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. Keduanya bersepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang energi baru terbarukan (EBT) serta ketahanan pangan.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan bahwa pembicaraan antara Jokowi dan Boris Johnson juga terkait dengan penguatan hubungan bilateral Indonesia-Inggris. Boris, menurut Retno, menyampaikan bahwa roadmap kerja sama bilateral dengan Indonesia sudah ada.
“Dengan sudah adanya roadmap tersebut, maka akan lebih mudah untuk memperkuat hubungan kedua negara,” ucapnya.