KKP Catat PNBP Januari-Oktober 2024 Capai Rp1,76 triliun
Jumlah tersebut melampaui capaian sepanjang 2023.
Jakarta, FORTUNE – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan pada periode Januari-Oktober 2024 mencapai Rp1,76 triliun, atau melampaui penerimaan di tahun 2023 yang mencapai Rp1,69 triliun.
Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan bahwa capaian ini salah satunya didukung oleh jumlah produksi perikanan yang mencapai 10,24 juta ton. “Terdiri atas produksi ikan hasil tangkap sebesar 5,36 juta ton, ikan hasil budi daya sebesar 4,88 juta ton dan rumput laut sebesar 8,02 juta ton,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi KKP, Kamis (21/11).
Menteri Trenggono juga mengungkapkan bahwa ekspor hasil perikanan sampai September 2024 sebesar US$4,23 miliar (Rp67,43 triliun dengan kurs Rp15.939,93/US$), naik 3,1 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2023.Dengan raihan ini, maka neraca perdangan perikanan surplus hingga US$3,87 miliar (Rp61,69 triliun).
“Sementara realisasi anggaran KKP sampai dengan 15 November 2024 ditambah dengan outstanding kontrak telah mencapai 80,23 persen atau sebesar Rp5,36 triliun dari pagu efektif sebesar Rp6,68 triliun,” ujar dia.
Langkah ke depan
Trenggono mengatakan, penerimaan pemerintah masih bisa meningkat hingga akhir tahun, ditopang sejumlah upaya pendorong produktivitas dari pelaku industri kelautan dan perikanan, seperti penyaluran berbagai bantuan pemerintah, pinjaman modal, sampai pendampingan langsung dari para penyuluh perikanan di lapangan.
Selain itu, KKP berencana menambah anggaran 2025 hingga Rp7,65 triliun, dari pagu yang sebelumnya disiapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp6,22 triliun. Anggaran ini, menurut Trenggono, akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi biru program prioritas nasional terkait.
Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan yang dikelola secara berkelanjutan berbasis ekonomi biru, serta mengutamakan ekologi bisa jadi motor penggerak berbagai target pemerintah. “Mewujudkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan,” katanya.