CELIOS: Koperasi Merah Putih Berpotensi Gagal Bayar, Bisa Bebani Bank
- Presiden Prabowo resmikan 80.081 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia
- Koperasi Merah Putih berpotensi gagal bayar hingga Rp85 triliun, bebani bank dan pemerintah desa
- Rasio kredit bermasalah koperasi mencapai 8,5%, dapat turunkan PDB sebesar Rp9,85 triliun
Jakarta, FORTUNE – Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil untuk menjadi kuat secara ekonomi. “Kita mulai suatu usaha besar. Koperasi ini adalah usaha besar strategis,” ujar Prabowo melalui di sela sela peluncuran KDMP di Klaten, pada Senin (21/7).
Lebih dari sekadar legalitas kelembagaan, Prabowo juga menyebut koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa.
Meski demikian, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini masih menuai pro dan kontra.Center of Economic and Law Studies (Celios) menganggap program Koperasi Merah Putih hanya menjadi beban berat ketika operasional belum matang. Seperti diketahui, sejumlah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, Bank Mandiri, hingga BNI diminta untuk memberikan pinjaman hingga dana desa dijadikan jaminan oleh badan koperasi daerah tersebut.
Peneliti Ekonomi CELIOS, Dyah Ayu menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih di Indonesia menghadapi risiko ekonomi yang besar, yang berpotensi menambah beban pada sektor perbankan dan pemerintah desa. Ia menyebut, opportunity cost yang ditanggung oleh sektor perbankan sangat signifikan, dengan angka mencapai Rp76,51 triliun.
"Biaya kesempatan ini menggambarkan kerugian besar yang ditanggung oleh perbankan karena lebih memilih untuk mendanai koperasi ini alih-alih menempatkan dana mereka pada investasi yang lebih menguntungkan," kata Dyah melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Selasa (22/7).
Rawan kredit macet, potensi gagal bayar Koperasi Merah Putih Rp85 triliun
Di sisi lain, pengelolaan dana di Koperasi Merah Putih yang terbilang sangat mikro juga berpotensi terjadinya gagal bayar. Apalagi, berdasarkan data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), pinjaman koperasi memiliki rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 8,5 persen pada Januari 2025.
"Dalam analisis yang dilakukan, diperkirakan ada risiko gagal bayar yang dapat mencapai Rp85,96 triliun selama enam tahun masa pinjaman, yang sangat membebani pemerintah desa sebagai penanggung jawab,” kata Dyah.
Dyah juga mencatat bahwa kebijakan ini berpotensi merugikan perekonomian nasional dengan penurunan PDB sebesar Rp9,85 triliun dan pengurangan pendapatan masyarakat hingga Rp10,21 triliun. “Dampak negatif ini bahkan mencakup penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar lebih dari 824 ribu orang, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini berisiko menciptakan distorsi ekonomi yang lebih besar," imbuh Dyah.
