Bos Bulog Pastikan Tak Ada Lagi Impor Beras pada Maret Nanti

Jakarta, FORTUNE - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, alias Buwas menyatakan pada Maret 2023 Indonesia takkan lagi memasukkan beras impor. 

"Terakhir itu kedatangannya [beras impor] pertengahan Februari, sehingga Maret itu tidak ada lagi barang impor yang masuk ke Indonesia," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (16/1). 

Kebijakan impor beras merupakan hasil keputusan bersama dengan pemerintah—bukan Bulog semata—melalui serangkaian proses rapat kabinet maupun rapat kordinasi terbatas (rakortas). Pada masa panen raya, yang biasanya berlangsung Maret, Bulog bakal menyerap panen padi secara maksimal, kata Buwas. 

Impor beras 500.000 ton merupakan penugasan dari negara guna memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP), tapi dia tidak keberatan jika pemerintah ingin membatalkan kontrak impor dengan menghentikan impor beras pada akhir Januari ini. 

"Kontraknya nanti kita bicarakan lagilah. Kalau batalin, ya enggak apa-apa, kan yang tanggung jawab bukan saya," ujarnya.

Impor beras merupakan upaya Bulog untuk memenuhi rencana operasional perusahaan pada 2023. Kepala Badan Pangan Nasional telah mengatakan bahwa stok CBP sebesar 1 juta ton harus senantiasa tersedia sepanjang tahun.

"Bulog ditugaskan untuk menyerap 500.000 ton dari dalam negeri untuk CBP dan impor 500.000 ton," kata dia.

Total kontrak 500.000 ton beras impor berasal dari Thailand, Vietnam, sebagian Pakistan, dan sebagian kecil Myanmar.

Bulog juga melakukan pengadaan gabah/beras dari petani sebanyak 1,46 juta ton dan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bencana dan golang sebanyak 1,2 juta ton.

Baru-baru ini, kata Buwas, Badan Pangan Nasional mengusulkan agar stok CBP Bulog ditambah menjadi 2,4 juta ton.

Nantinya, beras yang telah empat bulan di gudang Bulog bisa dijual dengan harga di bawah pembelian dan selisih harga akan diganti oleh pemerintah.

"Harga pembelian dulu kita pengadaan membeli Rp8.300. Begitu empat bulan, stok itu bisa kita lepas dengan harga Rp8.000 atau di bawah Rp8.300 sehingga selisih akan ditanggung oleh pemerintah," katanya.