Pemerintah Minta Waktu untuk Stabilkan Stok Minyak Goreng
Pemerintah menyalurkan minyak goreng secara bertahap.
ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YUJakarta, FORTUNE - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berjanji stok minyak goreng aman selama Ramadan. Untuk saat ini minyak goreng curah tengah digelontorkan secara bertahap.
"Kita mengupayakan, sebelum Ramadan dan Idulfitri, minyak goreng curah sudah sampai ke masyarakat. Saat ini masih dalam perjalanan," kata Direktur Jenderal Industri Argo Kemenperin, Putu Juli Ardika, dalam keterangannya, Senin (28/3).
Kebijakan minyak goreng sawit (MGS) berbasis industri ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Permenperin ini mengatur proses bisnis program MGS curah subsidi mulai dari registrasi, produksi, distribusi, pembayaran klaim subsidi, larangan, dan pengawasan.
Terkait penerapan aturan baru tersebut, Putu juga menyatakan Kemenperin tengah merealisasikannya. Saat ini, pemerintah tengah berupaya mengubah pendekatan. "Kita sedang bekerja, mohon diberikan waktu untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang pendekatannya ke industri," kata Putu.
Pemerintah telah merombak total kebijakan terkait minyak goreng sawit (MGS) curah. Awalnya berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri. Hal ini dilakukan karena kebijakan MGS curah berbasis perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan.
Dengan kebijakan berbasis industri, pemerintah berharap bisa mengatur bahan baku, produksi, dan distribusi MGS curah dengan lebih baik. Dengan begitu, pasokannya selalu tersedia dengan harga yang sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Kebijakan berbasis industri ini juga diperkuat dengan penggunaan teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah). Sistem ini diharapkan bisa memperketat pengelolaan dan pengawasan.
Pada tahap registrasi, semua perusahaan industri minyak goreng sawit diwajibkan untuk mendaftar dalam keikutsertaan program. Terdapat 81 perusahaan industri yang wajib mengikuti dan berpartisipasi dalam program ini.
Minyak goreng langka dan tidak sesuai HET
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan penyesuaian aturan perdagangan minyak goreng curah. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah memberlakukan subsidi minyak goreng curah dan menaikkan HET menjadi Rp14.000 per liter atau setara Rp15.500 per kilogram dari yang sebelumnya Rp11.500 per liter.
Namun, dalam praktiknya, terjadi kelangkaan hingga mahalnya harga minyak goreng curah. Hal terjadi di sejumlah lokasi seperti Pasar Palmerah dan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Sejumlah pedagang di dua tempat itu mengatakan harga yang mereka tawarkan belum sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah. Mereka menjual satu bungkus minyak berukuran 1 kilogram seharga Rp20 ribu.
Sementara itu, di Pasar Tradisional Pa’baeng-baeng, Makassar, Sulawesi Selatan, minyak goreng curah sudah tidak ditemukan. “Minyak goreng curah hilang, sudah tidak ada yang jual,” kata Niami, pedagang di pasar tersebut seperti dikutip dari Antara, Rabu (23/3). Yang tersedia hanya minyak kemasan 2 liter yang harganya Rp 55-60 ribu.
Menurut Daeng Nambung, yang juga berjualan di Pasar Tradisional Pa’baeng-baeng, sudah dua pekan ia kesulitan mencari stok barang tersebut. “Kami berharap pemerintah segera menambah pasokan minyak goreng curah karena itu sedang dicari masyarakat. Apalagi ini mau masuk bulan puasa,” ujarnya.
Related Topics
Related Articles
