Tak Ada Lagi Tawar Menawar Bagi Pengutang BLBI

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah bakal terus menyita aset para pengutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, pengemplang dana BLBI harus dapat melunasi utangnya 22 tahun lalu kepada negara.

 "Kita bekerja tidak akan lagi tawar menawar yang enggak ada gunanya. Karena kenapa itu lambat? Baru ganti pejabat, datang lagi obligornya minta dihitung ulang. Ini salah, itu salah, taruh dokumen lagi. Belum selesai pejabatnya ganti, dia datang lagi. Enggak selesai-selesai. Kita sekarang harus tegas," kata Mahfud dalam konferensi pers, Senin (8/11).

Kata Mahfud MD, upaya preventif yang ditawarkan pemerintah banyak yang direspons negatif oleh para obligor dan debitur. Kini pemerintah bakal tidak lagi berkompromi dalam proses penyelesaian masalah ini.

Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) ini pun mengancam akan memidanakan obligor dan debitur BLBI yang mengalihkan, menjaminkan, atau menyewakan aset kepada pihak ketiga secara tidak sah.

Beberapa obligor telah melunasi kewajibannya. "Banyak di antara mereka (obligor) yang membayar dan selesai, misalnya Anthony Salim, langsung bayar, selesai. Bob Hasan, lunas, selesai. Sudwikatmono, lunas, selesai. Ibrahim Risjad, lunas, selesai," ujarnya.

Kendati demikian, Mahfud tidak memerinci berapa dana BLBI yang dibayarkan oleh masing-masing obligor. Dengan adanya obligor yang telah melunasi kewajibannya, pemerintah harus adil untuk terus mengejar obligor lain yang masih menunggak.

Mahfud meminta Ketua Satgas BLBI sekaligus Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, menyurati Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bekerja sama dengan obligor dan debitur BLBI guna menjelaskan ketiadaan iktikad baik dari para penunggak. Tujuannya agar obligor berhenti melakukan tawar-menawar kepada pemerintah.

"Kita harus berlaku adil. Ini akan dikejar, harus bayar, dan posisikan berapa sebenarnya. Kalau dia merasa utang dia bukan segitu, ayo berapa utangnya. Datang ke meja saya," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah juga akan memburu aset, jaminan, hingga kekayaan lain para obligor, mulai dari yang berbentuk tanah, bangunan, saham, hingga perusahaan.