Tak Dilibatkan, Mendag Tak Tahu Soal Aturan Ekspor Pasir Laut

Jakarta, FORTUNE - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, mengaku tidak tahu-menahu soal pembukaan kembali keran ekspor pasir laut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia pun mengatakan tidak mengetahui proses pembuatan aturan tersebut karena tidak dilibatkan dalam penyiapannya.

Hal itu dia sampaikan saat merespons pertanyaan anggota legislatif dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (6/6). “Saya memang enggak ikut [buat aturan], jadi saya tidak paham betul,” ujarnya.

Ketika masih menjadi anggota DPR pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Zulkifli menyatakan telah menentang keras ihwal perizinan ekspor pasir laut. 

“Kalau sudah ada PP-nya, saya menterinya [harus melaksanakan]. Kalau tidak suka, saya mesti keluar [kabinet],” katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mencabut larangan ekspor pasir laut dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Lewat PP yang diundangkan dan berlaku pada 15 Mei 2023, Presiden Jokowi merestui pemanfaatan barang alam itu, termasuk ekspor hasil sedimentasi laut (yang di antaranya adalah pasir laut).

Pasal 9 ayat (2) huruf (d) PP Nomor 26 tahun 2023 menetapkan ekspor diizinkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Presiden Jokowi ini memicu polemik, terutama karena ekspor pasir laut telah ditutup sejak 2003 melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 33 tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

Kepres tersebut merupakan salah satu dasar hukum diterbitkannya larangan ekspor pasir laut 10 tahun lalu, tepatnya melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No.117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.