Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan 1 Maret, Pemerintah Kapan?

Jakarta, FORTUNE – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah pada Sabtu, 1 Maret 2025. Penetapan tersebut dilakukan dengan berdasarkan hasil hisab wujudul hilal.

Selain itu, Muhammadiyah juga telah menetapkan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal yang jatuh pada Senin, 31 Maret 2025, 1 Zulhijah pada Rabu, 28 Mei 2025, dan Puasa Arafah 9 Zulhijah pada Kamis, 5 Juni 2025, serta Hari Raya Iduladha pada Jumat, 6 Juni 2025.

Kepastian informasi waktu-waktu penting umat Islam ini disampaikan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti lewat konferensi pers yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube resmi PP Muhammadiyah, Rabu (12/2).

Selain Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, turut hadir pada acara tersebut yaitu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, serta Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar dan Agung Danarto.

Adapun Sayuti berharap Maklumat PP Muhammadiyah tentang Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 H ini agar bisa diikuti oleh warga Muhammadiyah.

“Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” kata dia dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, Rabu (12/2).

Untuk diketahui, hasil maklumat ini resmi ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti.

Kapan jadwal sidang isbat awal Ramadan 2025 versi Pemerintah?

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar sidang isbat (penetapan) awal Ramadan 2025 pada Jumat, 28 Februari 2025. Sidang ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia.

Dilansir laman resmi Kemenag RI, sidang tersebut dijadwalkan bakal dipimpin oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, Abu Rokhmad menjelaskan bahwa sidang isbat bakal dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI (Majelis Ulama Indonesia), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), ahli falak, serta perwakilan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Mahkamah Agung (MA),” ujar Abu Rokhmad dalam keterangannya, Senin (10/2).

Menurut dia, ada tiga rangkaian yang bakal dilakukan dalam sidang isbat. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

“Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik,” sambung Abu Rokhmad.

Kemudian dia mengajak masyarakat Indonesia menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1446 H. Hal ini sejalan dengan fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

“Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” tutur Abu Rokhmad.