Channels

IKN Sudah Sedot Rp54,69 T, Pemerintah Tambah Lagi Rp40,6 T pada 2024

Fasilitas perpajakan diobral.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (Tangkapan layar)

18 August 2023

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp54,69 triliun untuk pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2020 hingga Maret 2023.

Isinya adalah 39 paket fisik terkontrak gelombang pertama (batch 1) dengan pagu Rp24,16 triliun, dan 39 paket fisik terkontrak gelombang kedua (batch 2) dengan pagu Rp30,63 triliun.

Secara keseluruhan, progres paket fisik infrastruktur di IKN telah mencapai 17,74 persen.

"Total program kami Rp62,27 triliun yang akan diselesaikan pada 2024 nanti," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam konferensi pers nota keuangan APBN 2024, Rabu (18/8).

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tahun depan pemerintah berencana mengalokasikan anggaran Rp40,6 triliun untuk pembangunan IKN melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.

Menurut Basuki, anggaran yang didapat kementeriannya dari total tersebut adalah sekitar Rp35,67 triliun. Sisanya akan berada di Kementerian Perhubungan dan akan digunakan untuk pembangunan Bandara VVIP IKN.

Insentif pajak

Di luar dana APBN, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus berupa fasilitas fiskal yang dirancang secara khusus untuk dapat menarik minat investasi.

Pertama, tax holiday yang tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha yang membangun infrastruktur dasar, tapi juga diberikan kepada pelaku usaha yang membangun berbagai fasilitas penunjang di IKN Nusantara seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat keuangan, dan pusat-pusat hiburan.

Kedua, fasilitas perpajakan juga diberikan kepada pelaku usaha yang akan menjalankan bisnis di IKN, termasuk UMKM, sehingga inklusivitas IKN sebagai kota untuk semua terwujud.

Ketiga, untuk mewujudkan IKN sebagai smart city, tersedia area yang diperuntukkan untuk mengembangkan iptek, research center, dan education center. Pemerintah memberikan fasilitas super deduction vokasi dan litbang yang lebih atraktif dibandingkan dengan yang tersedia di luar IKN.

Terakhir, pemerintah juga mendorong kontribusi dari seluruh masyarakat dalam pembangunan IKN melalui sumbangan untuk pembangunan fasilitas umum dan sosial di IKN yang terbuka untuk korporasi maupun perseorangan.