Kemenkeu Tarik Pinjaman Luar Negeri Rp49,8 T pada Semester I-2024

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menarik pinjaman luar negeri sebesar Rp49,80 triliun sepanjang semester I-2024, yang terdiri dari pinjaman tunai Rp30,41 triliun atau 101,4 persen dari target APBN 2024, dan pinjaman kegiatan Rp19,39 triliun atau 51,4 persen dari target APBN 2024. 

Pinjaman tunai merupakan general financing yang dapat ditarik dengan persyaratan tertentu, dan penggunaan dananya sebagai pembiayaan defisit APBN sebagaimana telah ditetapkan dalam APBN.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan realisasi penarikan pinjaman tunai yang cukup tinggi dibandingkan dengan target APBN disebabkan oleh adanya pinjaman tunai yang telah dipersiapkan sejak 2023, sehingga dananya dapat ditarik sejak triwulan I-2024. 

"Namun demikian, potensi pinjaman tunai diperkirakan masih lebih besar dari target yang ditetapkan. Optimalisasi pinjaman program dilakukan sebagai bagian dari fleksibilitas pembiayaan utang tunai dalam rangka pengendalian biaya utang dan risiko Utang Pemerintah," demikian bunyi laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024, dikutip Jumat (12/7).

Kemenkeu juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp43,16 triliun sepanjang semester pertama 2024. Jika ditotal, posisi pinjaman luar negeri (neto) pemerintah dalam periode tersebut mencapai Rp6,64 triliun.

Sementara itu, jumlah keseluruhan utang pemerintah yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp8,51 triliun.

Selain pinjaman luar negeri, pemerintah juga menarik pinjaman dari dalam negeri sebesar Rp4,00 triliun sepanjang semester pertama tahun ini. Angka tersebut setara 123,1 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp3,3 triliun.

Meski demikian, pemerintah membayar cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp2,14 triliun. Jika ditotal, pinjaman dalam negeri (neto) pemerintah pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai Rp1,86 triliun atau negatif 293,1 persen dari target APBN 2024.

Dalam APBN 2024, pemerintah menargetkan pinjaman dalam negeri (neto) berada pada posisi negatif Rp600 miliar. Artinya penarikan pinjaman dalam negeri baru diusahakan tidak melebihi pembayaran cicilan pokok pinjaman.

Penarikan pinjaman pemerintah dari dalam dan luar negeri merupakan bagian dari pembiayaan utang dan akan digunakan oleh kementerian/lembaga untuk melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik.

Secara total, target pembiayaan utang dalam APBN 2024 mencapai Rp648,08 triliun, terdiri dari SBN (neto) sebesar Rp666,44 triliun, pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp17,72 triliun, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar negatif Rp636,2 miliar.