Presiden Jokowi menghadiri KTT Khusus ASEAN-AS, di Departemen Luar Negeri AS, Washington DC, Jumat (13/5). (dok. Setkab)Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp95,24 miliar untuk penyelenggaraan ASEAN Chairmanship 2023. Anggaran tersebut berada pada pagu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang totalnya mencapai Rp45,224 triliun di tahun depan.
"Pada pagu anggaran RUU APBN 2023 ini Kemenkeu mendapatkan Rp45.224.522.722.000 ini ada kenaikan Rp95.238.497.000 ini terutama adalah untuk membiayai kegiatan event internasional kita tahun depan di mana kita akan memegang ASEAN Chairmanship," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Komisi XI, Senin (5/9).
Sebagai informasi, pagu anggaran Kemenkeu dalam Rancangan APBN 2023 mengalami perubahan dari yang telah dipresentasikan di bulan Juni. Besarannya meningkat dari sebelumnya Rp45,129 triliun--untuk non BLU Rp36,23 triliun dan BLU Rp8,9 triliun.
Selain penambahan anggaran, ada pula penyesuaian pagu antar unit atau antar program. Dalam hal ada lima program yang anggarannya telah dirancang Kemenkeu mulai dari perumusan (1) kebijakan fiskal; (2) pengelolaan penerimaan negara; (3) pengelolaan belanja negara; (4) pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara; serta (5) dukungan manajemen.
"Kami tujukan yang tambahan Rp95,24 miliar ini ada di kebijakan fiskal karena nanti ini untuk mendukung Asean Chairmanship di mana unit yang jadi championnya adalah BKF. Karena itu ada dalam tambahan anggaran di situ," tuturnya.
Di sisi lain, anggaran untuk dukungan manajemen turun Rp104,45 miliar dan pagu perbendaharaan turun Rp19,91 miliar. Sebaliknya anggaran pengelolaan belanja naik Rp5,55 miliar, dan untuk pengelolaan penerimaan negara naik Rp121 miliar.
"Jadi dalam hal ini ada yang digeser ke penerimaan negara dari keempat posisi program lainnya sehingga secara total sebenarnya tidak ada perubahan hanya perubahan alokasi," jelas Bendahara Negara.
Tujuan Penyelenggaraan ASEAN Chairmanship
Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan keuntungan penyelenggaran agenda ASEAN Chairmanship di tahun depan. Dalam jangka pendek, kata dia, pemerintah ingin mendorong dan memperkuat agenda diplomasi ekonomi yang sudah digulirkan di forum-forum internasional khususnya G20.
"Jadi memang banyak capaian kita dari leadership kita di G20 jadi agenda yang bisa kita lanjutkan di secara kuat di ASEAN. Tentunya juga dalam jangka pendek, kita mengharapkan terus bisa mendorong pengenalan budaya produk nasional kepada komunitas ASEAN dan internasional," jelasnya.
Kemudian, seluruh rangkain penyelenggaraan yang berada di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi terutama sektor pariwisata.
"Kedepannya tentu kita harapkan dengan Asean chairmanship 2023 ini menjadi momentum yang terus bisa kita manfaatkan untuk terus memperkuat posisi Indonesia secara regional maupun internasional," tandasnya.
Related Topics
Related Articles
