Hilirisasi Diharapkan Jadi Tumpuan di Tengah Gejolak Geopolitik
- Hilirisasi menjadi fokus pemerintah memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global.
- Strategi hilirisasi dianggap krusial dalam menjaga kemandirian ekonomi dan ketahanan energi Indonesia.
- Pemerintah telah mengambil langkah konkret, seperti pembentukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan hilirisasi sebagai tulang punggung untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat. Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang mewakili Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut diungkapkan saat membuka Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Rabu (25/6).
Bahlil menggarisbawahi bahwa dinamika geopolitik global saat ini bergerak sangat cepat dan sulit diprediksi, bahkan dapat berubah dalam hitungan jam. Kondisi ini menciptakan ketegangan yang berdampak langsung pada perekonomian dunia.
“Awalnya kita berharap kawasan-kawasan ekonomi bisa saling mendukung. Tapi sekarang, hampir semua negara kembali memikirkan kepentingan domestiknya masing-masing. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global terkoreksi dan dunia harus menghadapi transisi energi besar-besaran dari fosil ke energi baru terbarukan,” kata Bahlil.
Menghadapi tantangan tersebut, Bahlil menekankan bahwa Indonesia harus memanfaatkan keunggulan komparatifnya, terutama kekayaan sumber daya alam, melalui strategi hilirisasi untuk menjaga kemandirian ekonomi.
“Indonesia memilih jalur kerja sama yang bebas aktif. Kita tidak berpihak pada negara mana pun, tapi fokus pada kerja sama yang saling menguntungkan. Prinsip ini juga menjadi landasan dalam membangun ketahanan energi melalui hilirisasi,” ujar Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo telah menyusun peta jalan hilirisasi nasional yang komprehensif. Demi mendukung implementasinya, pemerintah telah dan akan mengambil tiga langkah konkret.
Pertama, pembentukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebagai lembaga eksekutor utama. Kedua, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi untuk mengatur tata kelola dan kelembagaan. Ketiga, pendirian Danantara sebagai sumber pembiayaan nasional untuk mendukung proyek-proyek hilirisasi.
Menurutnya, hilirisasi tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat geopolitik untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di mata dunia.
“Tidak ada negara yang berhasil membangun industrinya tanpa campur tangan negara. Pemerintah harus hadir, termasuk dalam menciptakan regulasi dan ekosistem pendukung,” kata Bahlil.
