Indonesia Masih Tunggu Kabar dari AS Terkait Lobi Tarif Resiprokal
- Pemerintah masih menunggu jawaban resmi dari AS terkait proposal perdagangan terbaru.
- Indonesia berharap dapat terhindar dari penerapan tarif timbal balik yang dapat membebani produk ekspor nasional ke AS.
- Hubungan dagang antara Indonesia dan AS menjadi sorotan.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah Indonesia tengah menanti jawaban resmi dari Amerika Serikat (AS) terkait proposal dagang baru, seiring mendekatnya tenggat waktu 9 Juli 2025 bagi pemberlakuan tarif timbal balik yang diancamkan oleh Washington.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa Indonesia telah mengirimkan proposal penawaran kedua dan tim negosiasi saat ini dalam posisi siaga di Washington D.C.
“Tentu Indonesia tinggal menunggu feedback apakah masih ada tanggapan tambahan dari pihak AS. Saat ini tim Indonesia masih standby di Washington,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Rabu (2/7).
Menurut Airlangga, proposal tersebut kini tengah dikaji oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Namun, ia memperkirakan respons resmi kemungkinan baru akan diterima setelah 4 Juli 2025, karena pemerintah AS masih fokus pada pembahasan legislasi domestik.
“Kita tunggu saja bagaimana mereka merespons. Hari ini mereka masih sibuk dengan urusan big budget, jadi mungkin setelah itu baru isu tarif akan kembali dibahas,” ujarnya.
Pemerintah berharap negosiasi ini berhasil menghindarkan produk ekspor nasional dari beban tarif tambahan. Jika kesepakatan gagal tercapai sebelum tenggat waktu, Indonesia berisiko menjadi target kebijakan proteksionisme yang diperkuat oleh Pemerintahan Presiden Donald Trump.
“Tentu kita ingin agar tarif resiprokal tidak dikenakan terhadap Indonesia. Tetapi, tentu mereka (AS) punya kebijakan tersendiri,” kata Airlangga.
Hubungan dagang kedua negara menjadi sorotan sejak awal 2025 setelah AS menegaskan kembali kebijakan tarif timbal balik terhadap mitra dagang yang neracanya dinilai tidak seimbang.
Meskipun isi detail proposal masih dirahasiakan, seorang sumber pemerintah mengatakan perundingan mencakup isu tarif untuk sejumlah produk unggulan serta upaya penghapusan hambatan non-tarif. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus membuka jalur diplomasi demi kerja sama dagang yang adil.
