Kronologi Demo Besar di Pati, Imbas Kenaikan PBB 250 Persen

Kontroversi bermula ketika Pemerintah Kabupaten Pati memutuskan menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen pada 2025. Keputusan tersebut disampaikan oleh Bupati Pati Sudewo yang diambil setelah rapat intensifikasi PBB-P2 bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati.

Terkait kenaikan tersebut, Sudewo beralasan penyesuaian diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Ia menilai penerimaan PBB Pati masih tertinggal dibandingkan daerah tetangga.

“PBB Kabupaten Pati hanya sebesar Rp29 miliar, di Kabupaten Jepara Rp75 miliar, Kabupaten Rembang dan Kudus masing-masing Rp50 miliar. Padahal, secara geografis Pati lebih besar,” ujar Sudewo dalam keterangan resminya.

Kebijakan ini segera menuai reaksi keras. Warga menilai kenaikan yang drastis akan memberatkan masyarakat, terlebih dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Desakan masyarakat semakin kuat, diperparah dengan pernyataan Bupati Sudewo yang dianggap menantang rakyat. Dalam sebuah pernyataan, ia sempat menyebut, “5.000 silakan, 50 ribu massa silakan,” yang memicu kemarahan warga.

Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan PBB-P2 tersebut pada Jumat (8/8). Ia menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui akun Instagram resmi Pemkab Pati.

“Saya minta maaf atas pernyataan ‘lima ribu silakan, lima puluh ribu massa silakan’. Tidak ada niat untuk menantang rakyat, apalagi rakyat saya sendiri,” kata Sudewo.

Ia menyampaikan komitmennya untuk terus terbuka terhadap kritik dan masukan demi kemajuan Kabupaten Pati.

Sudewo menegaskan bahwa pembatalan kenaikan PBB sudah final dan mengajak warga fokus pada pembangunan daerah. Namun, para peserta aksi berpendapat bahwa permintaan maaf dan pembatalan kebijakan belum cukup.

Masyarakat tetap memutuskan menggelar aksi damai pada 13 Agustus 2025. Alasannya, isu yang diangkat sudah meluas dan tak lagi hanya soal pajak. Mereka ingin adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan prioritas anggaran pemerintah daerah. 

Bahkan, sekitar 25 ribu orang telah mengonfirmasi akan hadir. Untuk menjaga keamanan, Polresta Pati menurunkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran, didukung unsur TNI dan berbagai instansi terkait.

Sehari sebelum aksi, media sosial dipenuhi video dan foto persiapan demo. Warga terlihat menggalang logistik, spanduk, dan pengeras suara. Beberapa komunitas bahkan mengatur transportasi bersama menuju lokasi aksi di depan Kantor Bupati Pati.

Dalam aksi ini, warga membawa lima tuntutan utama, yaitu:

• Menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

• Menolak penerapan lima hari sekolah.

• Menolak renovasi Alun-alun Pati senilai Rp2 miliar.

• Menolak pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati yang bersejarah.

• Menyoal proyek videotron dengan anggaran Rp1,39 miliar.

Banyak warga menilai proyek-proyek tersebut tidak mendesak dan lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan jalan dan fasilitas kesehatan.

Saat demo 13 Agustus, Sudewo sempat mendatangi massa untuk meminta maaf dan berjanji bekerja lebih baik. Namun, situasi berubah tegang saat ia dilempari botol air oleh sebagian peserta aksi. Lemparan terus terjadi hingga Sudewo terpaksa kembali masuk ke mobil taktis.

Kericuhan makin memuncak ketika massa mencoba menerobos gerbang kantor bupati dan membakar satu mobil provos milik Polres Grobogan. Polisi merespons dengan menyemprotkan water cannon dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Meski demikian, aparat kepolisian dan TNI berupaya memastikan kegiatan berjalan damai. Titik-titik strategis di pusat kota dijaga ketat dan jalur lalu lintas utama dialihkan untuk menghindari kemacetan.

Di tengah panasnya situasi, DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna dan menyepakati pembentukan pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Sudewo. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, mengetuk palu hak angket untuk memulai proses tersebut.

“Pansus akan mengembangkan pembahasan kebijakan Bupati Pati, termasuk dampaknya kepada masyarakat,” jelas Ali.

Proses pemakzulan sendiri akan memakan waktu panjang. Setelah pansus bekerja, usulan pemakzulan harus diajukan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, kemudian dinilai oleh Mahkamah Agung. Keputusan akhir berada di tangan Mendagri. 

Menariknya, Sudewo baru dilantik sebagai Bupati Pati pada 18 Juli 2025. Kurang dari sebulan menjabat, ia sudah menghadapi gelombang penolakan yang luar biasa besar.

Bagi banyak warga, ini bukan hanya soal kebijakan pajak atau proyek pembangunan, tetapi tentang arah kepemimpinan daerah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Aksi 13 Agustus 2025 di Pati menjadi salah satu unjuk rasa terbesar di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Meski bermula dari kebijakan kenaikan pajak, gerakan ini berkembang menjadi momentum masyarakat untuk menyuarakan berbagai aspirasi.

1. Apa penyebab utama demo besar di Pati?

Awalnya dipicu kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen. Meski kebijakan itu dibatalkan, demo tetap digelar karena warga juga memprotes PHK 220 tenaga honorer RSUD tanpa pesangon, kebijakan regrouping sekolah, serta proyek-proyek daerah yang dinilai tidak prioritas.

2. Mengapa aksi demo di Pati berujung ricuh?

Kericuhan terjadi saat Bupati Sudewo menemui massa. Lemparan botol air dan upaya massa menerobos gerbang kantor bupati memicu respons aparat yang menggunakan water cannon dan gas air mata. Situasi memanas hingga satu mobil provos dibakar.

3. Apa langkah pemerintah setelah demo ini?

DPRD membentuk panitia khusus (pansus) melalui hak angket untuk mengusut kebijakan Bupati Sudewo. Proses ini bisa berujung pada pemakzulan, namun memerlukan tahapan panjang hingga mendapat keputusan akhir dari Menteri Dalam Negeri setelah penilaian Mahkamah Agung.