Momentum Deregulasi Bisa Genjot Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 7-8 Persen
- Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan deregulasi menjadi momentum untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia 7-8 persen.
- Perlu banyak peraturan yang diharmonisasikan dalam menghadapi aturan tarif saat ini.
- Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya langkah-langkah deregulasi.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah tengah mendorong langkah deregulasi besar-besaran sebagai strategi utama mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai target 7-8 persen. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan saat ini merupakan momentum tepat melakukan perbaikan fundamental melalui penyederhanaan regulasi.
Luhut menegaskan, deregulasi menjadi sebuah keharusan demi memperbaiki iklim perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan tarif dagang global.
“Kami sangat jelas memberikan saran pada Presiden dalam konteks tarif ini bahwa deregulasi itu harus, dan ini momentum yang sangat baik sebenarnya untuk memperbaiki ekonomi kita,” ujar Luhut dalam peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7).
Menurutnya, untuk merespons tekanan eksternal, Indonesia perlu secara proaktif membenahi regulasi dari dalam negeri melalui pendekatan top-down. Ia merujuk pada keberhasilan kebijakan serupa di masa lalu, seperti yang diterapkan pada pemerintahan Presiden Soeharto melalui Keppres No. 4 Tahun 1985 yang terbukti berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi.
Gagasan untuk percepatan deregulasi ini telah mendapat lampu hijau dari Prabowo. Luhut berharap cetak biru kebijakan ini dapat segera dieksekusi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Dukungan serupa juga ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Presiden menegaskan pentingnya langkah-langkah deregulasi guna menciptakan iklim yang kondusif bagi kelangsungan usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Langkah ini dipandang penting agar pertumbuhan ekonomi negara tidak melulu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dalam hal ini, berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman Sekretaris Kabinet, Senin (28/7).
Deregulasi merupakan proses penghapusan atau penyederhanaan berbagai pembatasan dan aturan yang dinilai menghambat. Tujuannya menciptakan sistem yang lebih efisien dan memacu aktivitas ekonomi.
