Pemerintah Rancang Perpres LPG 3 Kg Satu Harga
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah tengah menggodok rancangan peraturan presiden (perpres) untuk menetapkan harga eceran LPG 3 kg secara seragam di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah mengatasi disparitas harga di tingkat pengecer yang kerap merugikan masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan satu harga ini diharapkan dapat meredam praktik-praktik penyimpangan yang terjadi di lapangan. "Sedang dalam pembahasan, dalam perpres akan kami tentukan satu harga supaya jangan ada gerakan [harga] tambahan di bawah," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7), melansir ANTARA.
Lebih lanjut, mantan Kepala BKPM itu menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah meninjau ulang sistem distribusi dan pola penetapan harga LPG subsidi yang selama ini dikelola oleh pemerintah daerah. "Ini untuk LPG perpresnya kami sedang bahas, kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah," ujarnya.
Bahlil jjuga menyoroti ketimpangan antara subsidi besar yang digelontorkan pemerintah dengan harga riil di pasaran. Ia menilai, alokasi subsidi yang mencapai Rp87 triliun per tahun belum sepenuhnya berdampak ke masyarakat secara langsung, lantaran masih banyak pengecer menaikkan harga sesuka hati.
"Ini kan negara menghabiskan uang tidak sedikit, Rp80–87 triliun per tahun untuk subsidi. Kalau harganya dinaikkan, dinaikkan, dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron," katanya.
Ia bahkan mengungkapkan adanya laporan soal warung eceran yang menjual LPG 3 kg seharga Rp25 ribu, jauh di atas harga seharusnya yang hanya Rp15 ribu per tabung, berkat subsidi dari negara. "Harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari Rp5 ribu. Artinya satu tabung harusnya cuman Rp15 ribu karena subsidi negara per tabung itu Rp36 ribu. Artinya kalau (dijual) Rp25 ribu kan berarti subsidi kita berpotensi tidak tepat sasaran," katanya saat inspeksi mendadak di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2).
Di samping rencana penerapan kebijakan satu harga untuk LPG, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melanjutkan proses transformasi skema subsidi LPG 3 kg agar langsung menyasar kelompok penerima manfaat.
Perubahan mekanisme subsidi ini akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang akurat, kesiapan infrastruktur, serta situasi sosial ekonomi masyarakat. “Untuk LPG, perpresnya kami lagi bahas. Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi,” ujar Bahlil.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan skema harga LPG 3 kg yang baru nantinya akan ditentukan oleh masing-masing provinsi, dengan memperhitungkan faktor biaya distribusi dan kondisi geografis wilayah.
“Nanti hampir sama dengan Pertamax, setiap daerah itu kan berbeda, jadi ditetapkan (harganya) berdasarkan wilayah,” kata Yuliot.
