Postur APBN Hingga Akhir Mei 2025, Defisit Rp21 triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sukses melaporkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Mei 2025.
Kinerja keuangan negara mencatatkan defisit pada Mei 2025 setelah mencatatkan surplus pada April 2025 lalu. Dari Postur APBN hingga akhir Mei 2025, APBN 2025 alami defisit 2025 sebesar Rp21 triliun per 31 Mei 2025 di tengah situasi global yang memanas.
Dalam unggahan terbaru Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati pada akun Instagram pribadinya, ia menyebut kinerja APBN sebagai Toothless, naga Night Furry.
“#APBNKiTa seperti naga Night Fury, Toothless, di Desa Berk-menjadi kesatria yang diandalkan untuk meredam guncangan. APBN menerapkan kebijakan countercyclical untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari pergolakan situasi global,” tulisnya dalam unggahan terbarunya, Rabu (18/6).
Penasaran kinerja keuangan negara hingga Mei 2025? Simak beberapa poin pentingnya di bawah ini.
Pendapatan negara sentuh angka Rp995,3 triliun
Kemenkeu melaporkan pendapatan negara mencapai angka Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN 2025 pada Postur APBN hingga akhir Mei 2025.
Dalam hal ini, penerimaan pajak menyentuh angka Rp683,3 triliun atau 31,2 persen dari target. Penerimaan pajak bruto tetap tumbuh, namun secara neto melambat karena restitusi PPh badan.
Pada Juni 2025, Kemenkeu memprediksi penerimaan pajak terus membaik karena penerimaan PPN DN masa April, peningkatan PPh badan, dan pajak atas impor.
Selain penerimaan pajak, penerimaan Kepabeanan dan Cukai berhasil mencapai Rp122,9 triliun atau 40,7 persen dari target. Kinerja tersebut ditopang penerimaan Bea Keluar yang tumbuh 69,1 persen yoy dan Cukai sebesar 11,3 persen YoY.
Belanja negara dan transfer ke daerah terealisasikan
Postur APBN hingga akhir Mei 2025 mencatatkan belanja negara yang terealisasikan sebesar Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari pagu APBN 2025.
Adapun rinciannya, yaitu Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp694,2 triliun dan Belanja K/L Rp325,7 triliun yang dipengaruhi penyaluran bansos.
Selain itu, ada Belanja Non-K/L sebesar Rp368,5 triliun karena pembayaran manfaat pensiun dan pembayaran subsidi tepat waktu.
Transfer ke Daerah (TKD) sukses terealisasikan sebesar Rp322 triliun atau 35 persen dari pagu APBN. Penyaluran TKD tersebut menunjukkan pertumbuhan 0,3 persen secara tahunan (yoy).
Pencapaian tersebut disebabkan penyaluran DAU, DBH, dan Insentif Fiskal yang meningkat. Di sisi lain, jenis TKD lainnya mengalami perlambatan akibat pemenuhan syarat salur dan dampak kebijakan penyaluran Dana Desa Tahap II.
APBN defisit Rp21 triliun hingga akhir Mei 2025
Salah satu poin yang banyak disorot pada postur APBN hingga Mei 2025 adalah defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) per 31 Mei 2025.
Diketahui keseimbangan primer tercatat positif sebesar Rp192,1 triliun dan pembiayaan anggaran sebesar Rp324,8 triliun.
Dalam hal ini, pembiayaan akan terus dikelola secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar, perkembangan kebutuhan, dan posisi kas.
Inflasi terkendali di angka 1,6 persen
Dalam Postur APBN hingga akhir Mei 2025, Kemenkeu mencatatkan inflasi domestik terkendali sebesar 1,60 persen secara tahunan dan -0,37 persen secara bulanan.
Hal tersebut didorong dari dampak harga pangan yang terkendali dan stok memadai, sementara inflasi inti terlihat masih dalam tren positif.
Pada situasi ini, Menkeu optimis pertumbuhan ekonomi negara bergerak menuju pemulihan di tengah situasi geopolitik global.
Ekspektasi tersebut berdasarkan IKK bulan Mei sebesar 117,5 dengan indikator konsumsi listrik sektor bisnis tumbuh 4,5 persen dan industri 6,7 persen secara tahunan.
Dampak geopolitik global pada ekonomi Indonesia
Tidak hanya kondisi dalam negeri, situasi geopolitik global sangat berpengaruh pada ekonomi tanah air. Seiring dengan meledaknya konflik di wilayah Timur Tengah, harga komoditas energi mengalami lonjakan.
Dari segi perdagangan global, belum tercapai kesepakatan antara Amerika Serikat dengan negara-negara mitra dagang juga menambah ketidakpastian.
Keduanya mengakibatkan risiko inflasi tinggi dan pelemahan ekonomi global yang juga berdampak pada Indonesia.
Akibatnya, PMI manufaktur global berada di angka terendah sejak Desember 2024, yaitu 49,6 persen dari 70,8 persen negara yang disurvei pada zona kontraktif.
“Dengan situasi tersebut, Indonesia tetap waspada dan terus memantau situasi. Kebijakan fiskal ekspansif, seperti restitusi untuk menjaga likuiditas dunia usaha, pemberian paket stimulus, dan akselerasi investasi terus dilakukan,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagramnya.
Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani juga berpesan bahwa APBN harus dijaga kesehatannya secara hati-hati dan bijaksana agar pembangunan terus berjalan demi mencapai cita-cita Indonesia.
Demikian ringkasan Postur APBN hingga Mei 2025 yang menunjukkan defisit di tengah memanaskan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Semoga bermanfaat!
