Prabowo Akan Meresmikan Bank Emas Pertama pada 26 Februari
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin kepada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT Pegadaian (Persero) menjalankan kegiatan usaha Bullion Bank.
- Pembentukan Bullion Bank masih menghadapi tantangan besar, terutama karena belum terdapat ekosistem pengelolaan emas yang matang di dalam negeri.
Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana peluncuran Bank Emas atau Bullion Bank pada 26 Februari 2025 sebagai bagian dari kebijakan strategis meningkatkan daya saing dan mempercepat transformasi ekonomi.
Selama ini, Indonesia belum memiliki lembaga perbankan khusus untuk emas, sehingga sebagian besar hasil tambang emas nasional cenderung mengalir ke luar negeri.
"Emas kita banyak ditambang dan ke luar negeri. Sekarang, kita ingin memiliki bank khusus untuk emas," ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2).
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi memberikan izin kepada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) menjalankan kegiatan usaha Bullion Bank. Sebelumnya, PT Pegadaian (Persero) telah lebih dulu mendapatkan izin serupa.
Menurut Peraturan OJK (POJK) No.17/2024, Bullion Bank adalah lembaga jasa keuangan yang bergerak pada sektor emas dengan berbagai layanan, termasuk simpanan emas, pembiayaan berbasis emas, perdagangan emas, serta penitipan emas.
OJK menilai Pegadaian dan BSI adalah dua institusi yang paling siap dalam mengelola Bullion Bank, baik dari segi infrastruktur, permodalan, maupun kesiapan operasional.
"Jika bicara kesiapan, Pegadaian dan BSI adalah yang paling siap dalam aspek permodalan dan infrastruktur," kata Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan OJK, Ahmad Nasrullah, kepada pers di Jakarta (9/12).
Namun, Nasrullah menekankan pembentukan Bullion Bank masih menghadapi tantangan besar, terutama karena belum adanya ekosistem pengelolaan emas yang matang di dalam negeri.
"Yang paling kita perlukan adalah pembentukan Dewan Emas Nasional," katanya.
Tantangan dan harapan untuk ekosistem emas di Indonesia
Nasrullah mengatakan Dewan Emas Nasional berperan dalam menyusun regulasi dan melakukan pengawasan komprehensif terhadap bisnis emas di Indonesia. Modelnya bisa mengikuti negara seperti Singapura, yang anggota dewannya berasal dari OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Keuangan.
Selain itu, Indonesia juga masih memerlukan infrastruktur pendukung seperti bursa bullion, lembaga kliring bullion, hallmarking center, serta asosiasi pasar bullion nasional.
Dengan adanya Bullion Bank dan ekosistem yang lengkap, masyarakat nantinya dapat menabung emas dengan lebih mudah, bahkan berpotensi memperoleh imbal hasil dari simpanan emasnya.
Peluncuran Bullion Bank diharapkan menjadi langkah awal bagi Indonesia dalam membangun industri emas yang lebih terstruktur, mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri, serta memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat.
