Jakarta, FORTUNE - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Aqil Irham, mengatakan pihaknya melakukan sejumlah upaya untuk mencapai target satu juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha. Hal itu demi menjadikan Indonesia produsen makanan dan minuman halal nomor 1 dunia pada 2024.
"Tahun ini kita punya target satu juta sertifikasi halal gratis. Tapi jangan berhenti di sana, karena kita harus melakukan lompatan sehingga 2024 tercapai 10 juta produk bersertifikat halal," ujar Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangan pers, dikutip Rabu (1/2).
Tak hanya itu, sebagai leading sector Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH juga harus melakukan lompatan capaian sertifikasi halal untuk mengejar target 10 juta produk bersertifikat halal di 2024. Untuk mencapai target, BPJPH akan melakukan enam upaya percepatan.
1. Pelatihan tiga puluh ribu Pendamping PPH
Aqil menyampaikan, BPJPH melakukan pelatihan untuk tiga puluh ribu Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
"Bulan Februari akan kita jadikan bulan pelatihan. Kita targetkan pelatihan bagi tiga puluh ribu pendamping selesai di Februari," ujarnya.
BPJPH juga sengaja membuka rekrutmen Pendamping PPH bagi masyarakat umum guna mengenalkan ekosistem halal yang saat ini tengah dibangun Indonesia.
“Pendamping PPH merupakan salah satu unsur pembentuk ekosistem halal yang saat ini tengah kita bangun. Mereka bukan PNS ataupun tenaga honorer,” tutur Aqil.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil disebutkan bahwa Pendamping PPH bertugas untuk memverifikasi dan validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha (self declare).
Ini meliputi verifikasi dan validasi bahan serta proses produk halal yang diajukan pelaku usaha. Verifikasi dan validasi bahan meliputi memeriksa dokumen bahan dan meminta komposisi bahan. Sementara verifikasi dan validasi proses produk halal yang dilakukan Pendamping PPH meliputi memeriksa dokumen PPH, meminta skema PPH, serta melakukan verifikasi lapangan.
2. Program kantin halal
Program kantin halal bertujuan untuk mendorong kantin-kantin di seluruh satuan kerja Kemenag untuk bersertifikat halal. Keberadaan kantin halal ini juga merupakan upaya mengkampanyekan Jaminan Produk Halal.
"Sertifikasi halal ini harus kita mulai dari rumah sendiri. Kita akan mulai di Kantin Kemenag di Lapangan Banteng dan Thamrin, kemudian Kantin Itjen Kemenag di Cipete, serta Kantin BPJPH di Pinang Ranti," kata Aqil.
3. Memperkuat kemitraan dengan lembaga
Aqil mengatakan, pihaknya juga memperkuat kemitraan dengan Kementerian/Lembaga (K/L). Upaya ini juga diakselerasi melalui Forum Halal20 (H20) untuk memperkuat kemitraan dan riset tentang jaminan produk halal. Hal ini diyakini juga dapat mendorong bangkitnya industri halal global.
4. Fasilitasi sertifikasi halal reguler
BPJPH melakukan fasilitasi sertifikasi halal reguler bekerja sama dengan berbagai stakeholder.
"Kemarin kita sudah bertemu dengan 22 K/L dan berkomitmen untuk menyiapkan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi self declare maupun reguler. Program kemitraan ini juga harus diturunkan ke seluruh daerah," ujar Aqil.
5. Kampanye mandatori halal
Aqil menyampaikan, kampanye mandatori halal akan dilakukan di 1.000 titik pada 34 provinsi.
“Kita harus memastikan kewajiban sertifikasi halal akan tersosialisasi di 34 provinsi di Indonesia," katanya.
Kampanye ini juga dirangkai dengan berbagai kegiatan. Salah satunya dalam Jalan Sehat Kerukunan dan Deklarsi Damai Umat Beragama pada 14 Januari. Lebih dari lima ribu pamflet dibagikan BPJPH kepada peserta jalan sehat serta masyarakat untuk memahami pentingnya jaminan produk halal.
Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024.
Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
"Tiga kelompok produk ini harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya,” tandas Aqil.
6. Pengawasan
Aqil mentatakan, BPJPH melakukan pengawasan secara berkesinambungan. Upaya ini menjadi kunci karena keterlibatan seluruh stakeholder amat diperlukan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terpapar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal ini," katanya.
Enam program ini akan dibahas lebih terperinci dalam Rakornas Pengawas Jaminan Produk Halal pada 30 Januari - 1 Februari 2023.
Produk makanan halal (halal food) Indonesia berada di peringkat dua dunia berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang dirilis DinarStandard, 31 Maret 2022.
Indonesia hanya kalah dari Malaysia pada kategori makanan dan minuman halal. Adapun untuk kategori modest fashion serta farmasi dan kosmetik, Indonesia menduduki peringkat tiga dan sembilan. Fakta ini mendorong pemerintah Indonesia semakin optimistis dengan cita-cita menjadi pusat halal dunia.
"Sebelumnya Indonesia selalu dalam posisi 10 sampai 15 besar. Namun saat ini Indonesia dapat mengalahkan banyak negara, termasuk Uni Emirat Arab (UEA) dan Singapura. Ini kemajuan yang baik," kata Aqil.
