Jakarta, FORTUNE - Bank Indonesia (BI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat bersinergi mendorong akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kedua pihak telah menandatangani Nota Kesepahaman (NK) pada Senin, 5 Desember 2022 di Jakarta.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kolaborasi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk mendukung dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
“Ini melanjutkan kerja sama sebelumnya yang telah dilakukan dengan sejumlah kalangan seperti ormas islam dan asosiasi, termasuk PP Muhammadiyah pada September 2021, dan ke depan akan terus dikembangkan kerja sama dengan berbagai pihak atau ormas lainnya,” tuturnya dalam keterangan pers, dikutip Selasa (6/12).
Tiga poin kerja sama dengan PBNU
Menurut Perry, terdapat tiga aspek penting dalam kerja sama dengan PBNU. Pertama, pengembangan ekonomi melalui suatu ekosistem yang fokus pada pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis pada komunitas pesantren.
“Ekosistem tersebut diharapkan mampu bersaing secara kompetitif baik ditingkat nasional maupun global,” katanya,
Kedua, pengembangan keuangan syariah termasuk pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat.
“Serta yang ketiga adalah syiar ekonomi dan keuangan syariah yang terus dilakukan, termasuk pelaksanaan Festival Ekonomi Keuangan Syariah di tingkat regional dan Indonesia Sharia Economic Festival di tingkat nasional dan internasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, turut menyampaikan dukungan terhadap upaya Bank Indonesia dalam mendorong penguatan kapasitas ekonomi di kalangan pesantren.
Yahya berharap kerja sama ini dapat mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan syariah. “Kami menyampaikan apresiasinya terhadap Bank Indonesia atas terwujudnya kerja sama di antara kedua belah pihak tersebut,” tuturnya.
Pengembangan ekonomi di lingkungan NU
Yahya juga menjelaskan, saat ini PBNU juga tengah menyiapkan desain besar terkait pengembangan agenda ekonomi di lingkungan NU.
“Tentu kita semua berharap kedepan agenda tersebut dapat diintegrasikan dengan program-program pengembangan ekonomi syariah di Bank Indonesia untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat,” katanya.
Pengukuhan kerja sama BI dengan PBNU juga dinilai sangat strategis untuk penguatan industri halal. Khususnya UMKM halal di sektor makanan/minuman dan fesyen, perluasan akseptasi instrumen pembayaran, dan lain-lain.
Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan kantor–kantor perwakilan BI di daerah serta berbagai lembaga perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Terutama di bidang pengembangan pondok pesantren, pengelolaan wakaf, pengembangan ekonomi, serta pengembangan riset dan penelitian.
Kerja sama BI dengan PBNU bukan pertama kalinya. Sebelumnya pada Februari 2022 BI dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur meneken Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi pesantren di Jatim. MoU mencakup pengembangan kemandirian ekonomi di pesantren, bantuan teknis berupa pelatihan tentang pengelolaan keuangan syariah, sosialisasi dan edukasi kebanksentralan, dan mengelola data serta mengembangkan model bisnis sebagai role model dalam program kemandirian pesantren.
