Jakarta, FORTUNE - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, mengatakan pemerintah akan memberikan fasilitas kawasan ekonomi khusus (KEK) di kawasan industri halal. Langkah ini menjadi strategi untuk menggugah minat investasi pengusaha nasional di kawasan industri halal.
"Saya sudah bilang ke Menteri Keuangan, kasih fasilitas KEK. Sudah setuju. Jadi, kawasan industri halal itu nanti diberi fasilitas KEK. Itu untuk mendorong semua itu," ujar Ma'ruf dalam usai Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Istana Wakil Presiden, Jakarta, dikutip dari keterangan pers Selasa (6/6).
Wapres Ma'ruf juga menguraikan berbagai langkah untuk mengembangkan ekonomi syariah, salah satunya melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tingkat nasional dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di tingkat daerah. Saat ini, jumlah KDEKS hampir mencapai setengah dari total provinsi di Indonesia.
"KDEKS sudah terbentuk di 16 provinsi. Ada empat fokusnya. Industri halal, itu nomor satu. Maka, kita bangun zona-zona halal, kawasan-kawasan industri halal, karena tadi, masa, justru produsen halal terbesarnya bukan di kita," ujarnya.
Peningkatan kerja sama dengan Timur Tengah
Ma'ruf menyatakan, pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan negara lainnya. Menurutnya Menteri Perdagangan, juga telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pengusaha Arab Saudi.
"Dubes Saudi Arabia ketemu juga bilang, Indonesia dengan Cina bagus, Arab Saudi dengan Cina bagus, tapi hubungan Saudi dan Indonesia kok belum terbangun? Saya bilang, ya, kita mulai dari sekarang," ujar Kiai Ma'ruf.
Wakil Ketua DPD Nono Sampono berpendapat, untuk mendorong upaya Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia, Indonesia perlu meningkatkan posisinya saat ini ke peringkat yang lebih baik.
Lebih jauh, ia melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Sentral Qatar, termasuk lawatannya ke Bahrain dan Kazakhstan. Nono menyebut potensi Indonesia sangat besar dalam bidang ekonomi syariah, sebab Bahrain dan Kazakhstan pun bermaksud mengantisipasi perkembangan makanan halal dari negara-negara yang bukan dari negara dengan penduduk mayoritas muslim, seperti Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, dan Brazil.
“Ada 230-an ribu jemaah haji, belum termasuk umrah, makan beras dari Thailand, ayam dari Brazil. Paradoks, kenapa tidak dari kita? Ini sekaligus tantangan bagi kita dan kita perlu membangunnya. Oleh karena itu, integrasi ini penting,” ucapnya.
Untuk itu, Nono menaruh harapan terhadap rencana pengembangan Islamic Financial Center yang tengah dibangun di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 sebagai international sharia financial hub.