Jakarta, FORTUNE - Dalam Rapat Pleno III Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Wapres, Selasa (20/12), Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan target Indonesia pada 2024 adalah menjadi pusat produk halal terkemuka dunia.
Cita-cita besar tersebut memerlukan langkah-langkah konkret, dan "fokus kita adalah mengevaluasi perkembangan capaian hingga akhir 2022, dan menentukan langkah-langkah percepatan,” ujar Ketua Harian KNEKS itu.
Rapat pleno ketiga KNEKS membicarakan evaluasi program kerja pemerintah mengenai pengembangan ekonomi syariah beserta pembahasan tindak lanjutnya.
Beberapa program kerja tersebut antara lain percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pembangunan infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) syariah, dan transformasi pengelolaan wakaf nasional.
Rapat ini dihadiri oleh 16 Anggota KNEKS yang terdiri dari pimpinan kementerian/lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Ulama Indonesia, serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
“Saat ini menjadi waktu yang sangat baik untuk mewujudkan visi dimaksud, di antaranya membuka lebih banyak lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan yang diharapkan memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.
Kawasan industri halal sudah dibangun
Sekretaris KNEKS yang juga Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, KNEKS terus melihat dan memantau perkembangan serta kemajuan dari berbagai inisiatif strategis yang berhubungan dengan pengembangan industri halal.
"Tadi telah disampaikan Bapak Wapres bahwa tahun ini kita akan mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia, sehingga fokusnya memang untuk bagaimana memperkuat ekosistem dari industri halal," katanya.
Rapat juga membahas beberapa progres oleh berbagai kementerian/lembaga.
Nantinya, jumlah perusahaan yang bisa masuk ke kawasan industri halal akan dilihat potensi insentif fiskal maupun nonfiskalnya.
"Untuk ini juga akan dibangun terutama di kawasan Batam, Bintan, dan Kepulauan Riau untuk transformasi dari industri halalnya, sehingga [daerah tersebut] bisa menjadi global hub value chain untuk industri halal dunia," katanya.
Simplifikasi dan penurunan biaya sertifikasi halal
Indonesia juga meningkatkan persiapan untuk 2023. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan menyederhanakan dan menurunkan biaya sertifikasi halal. APBN tahun ini dan 2023 telah menyediakannya.
Pada 2024, jumlahnya 10 juta pelaku, terutama UMKM, sehingga akan membutuhkan kesiapan dari keseluruhan ekosistem sertifikasi industri halal. Langkah strategis lainnya berkenaan dengan rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan.
"Itu lebih dari 1.400 di seluruh Indonesia, [dan] akan ditargetkan untuk segera diakselerasi untuk menjadi prioritas sesuai halal," katanya.
Penguatan data ekonomi syariah
Sri Mulyani mengungkap beberapa inisiatif lain seperti pembangunan indikator aktivitas usaha syariah dan konsep PDB yang berbasis syariah. Realisasinya akan dilakukan bersama Bank Indonesia, BPS, dan kementerian terkait, dan akan mendukung pembangunan pusat data ekonomi syariah sehingga pelacakan akan semakin kredibel.
Bank Indonesia juga akan meningkatkan pasar sukuk dalam mengembangkan pendalaman keuangan syariah. Selanjutnya, ada permintaan untuk mempercepat kerja Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) yang telah dibentuk di enam provinsi, khususnya untuk promosi pariwisata daerah.
Salah satu hal yang ditumbuhkan untuk menyokong visi pusat produk halal itu, kata Sri Mulyani, adalah inisiatif Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengembangkan gelatin halal.
