Rp196,8 Miliar Dana BOS Disalurkan ke Pesantren hingga Kuartal II 2025

23 Jul 2025, 13:25 WIB

Ilustrasi santri di Pondok Pesantren Al Falah Ploso. (Dok. Pemkab Kediri)

Jakarta, FORTUNE - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan pesantren pada kuartal kedua tahun 2025 telah mencapai Rp196,8 miliar. Angka ini setara dengan 50,43 persen dari total anggaran sebesar Rp390,36 miliar.

Mengutip laman resmi Kementerian Agama, Rabu (27/7), data dari Direktorat Pesantren mencatat bahwa program BOS menyasar tiga jenis satuan pendidikan: Satuan Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), dan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), yang terdiri dari jenjang Ula, Wustha, dan Ulya.

Di antara ketiganya, jenjang Ulya menunjukkan capaian penyerapan tertinggi, yakni 58,17 persen dari total pagu Rp162,11 miliar atau sekitar Rp94,29 miliar. Jenjang Wustha telah menyerap Rp89,75 miliar atau 45,45 persen dari alokasi Rp197,49 miliar. Sedangkan jenjang Ula yang memiliki alokasi terendah sebesar Rp30,75 miliar, telah terealisasi sebesar Rp12,81 miliar atau sekitar 41,66 persen.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap. Pada triwulan pertama, dana yang disalurkan sebesar Rp94,77 miliar, mencakup 289.931 santri dari 2.350 lembaga. Jumlah ini meningkat pada triwulan kedua, dengan realisasi Rp102,09 miliar yang menjangkau 301.147 santri di 2.507 lembaga.

Secara kumulatif, program BOS untuk pesantren sudah menjangkau lebih dari 590 ribu santri dan lebih dari 2.500 lembaga di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Pesantren, Basnang Said, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam memastikan penyaluran dana berjalan lancar. "Capaian ini adalah hasil kerja bersama antara Kementerian Agama, lembaga-lembaga pesantren, dan pemangku kepentingan di daerah. BOS Pesantren adalah bentuk kehadiran negara dalam mendukung akses dan kualitas pendidikan berbasis keagamaan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Basnang.

Ia menambahkan bahwa transparansi serta akuntabilitas dalam penyaluran dana BOS akan terus diperkuat melalui sistem digitalisasi dan pemantauan lapangan secara rutin.