Blockchain Terus Berkembang, Apakah Sejalan dengan Ekonomi Syariah?

Jakarta, FORTUNE - Deputy EVP Digital Technology & Platform Business Ery Punta mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, teknologi blockchain semakin mendapat tempat di masyarakat. Sebelumnya, teknologi itu hanya digunakan pada sektor finansial.

"Sekarang banyak peminatnya. Terutama masyarakat yang memperhatikan tumbuhnya aset digital seperti kripto, sehingga perlu ditelaah blockchain dasarnya seperti apa," ujarnya dalam webinar bertema How Blockchain Leverages Syariah, melansir Republika (30/11).

Menurutnya, blockchain membangun sistem kepercayaan dan keadilan dalam bertransaksi. Maka sejalan dengan nafas perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi syariah.

Executive Director Indonesia Blockchain Society M. James menambahkan, blockchain hukumnya mubah atau boleh serta bersifat netral. Jadi, tidak ada blockchain konvensional atau syariah seperti kategori pada perbankan. 

Lalu, bagaimana korelasi blockchain dengan ekonomi syariah? Berikut penjelasannya.

Penerapan ekonomi syariah sebagai sistem dilandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Alquran dan hadist. Sejatinya, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang pada penerapannya menggunakan pemahaman dan aturan yang sesuai dengan aturan Islam. Dalam ekonomi Islam, tujuan atau maksud yang diinginkan adalah membimbing kehidupan dan perilaku untuk individu maupun kelompok. Cendekiawan Islam mengelompokan hal ini ke beberapa bagian seperti iman, diri, akal, keturunan, dan harta. Beberapa lainnya menggarisbawahi tujuan tertentu yang membentuk ekonomi Islam, seperti berikut ini.

Pertama, perputaran uang di masyarakat. 

Harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, dana yang ada tidak disia-siakan, diabaikan, atau diatur secara asal-asalan. Membantu praktik ekonomi yang adil dan transparan. Dalam hal ini ada perjanjian yang dilakukan untuk setiap transaksi keuangan, tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak yang harus dihormati dan ditegakkan, selanjutnya semua kontrak dan perjanjian dibuat dan dijalankan secara transparan dan jelas.

Mempromosikan keadilan ekonomi sosial. Dalam lingkup luas, tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial yang mampu memenuhi kebutuhan dasar setiap orang, menghilangkan kemiskinan serta mengembangkan potensi masyarakat. Dalam lingkup kecilnya, keadilan juga mencakup pada hal antarindividu. 

Bagaimana sistem ekonomi Islam apabila dibandingkan dengan sistem konvensional? Sistem ekonomi pada dasarnya adalah kumpulan dari kontrak yang memfasilitasi transaksi ekonomi antar pihak. Kontrak tersebut menjadi penghubung antara pihak yang memiliki dana atau sumber daya serta yang membutuhkannya. Kontrak tersebut memfasilitasi aliran dana dalam kegiatan ekonomi, serta kontrak tersebut dibuat oleh lembaga terkait dan dalam penerapan umumnya membutuhkan dua pihak yang saling membutuhkan. 

Dalam sistem keuangan Islam, kontrak harus memenuhi beberapa norma syariah. Syariah melarang perjanjian yang tidak adil atau tindakan yang tidak dibenarkan untuk menghindari ketidakadilan secara ekonomi atau adanya eksploitasi. Hal-hal yang dilarang antara lain bunga (riba), penipuan (ghish), perilaku curang (tadlis). Ketidakjelasan (gharar), berjudi (qimar), menjual dengan harga berlebih (ghubn) serta penyuapan (rishwah). Perjanjian finansial di antara kedua belah pihak harus bebas dari hal-hal tersebut, sistem keuangan Islam menjadi penghubung antara kedua belah pihak dengan kontrak-kontrak yang tidak melanggar norma syariah. 

Cendekiawan Islam tidak hanya membangun prinsip dasar dan norma, tetapi juga mengidentifikasi mekanisme kontrak yang menjalankan norma tersebut tanpa melanggar satupun diantaranya. Adapun, dalam memberikan gambaran mengenai produk-produk finansial dan mekanisme yang mendasarinya, kontrak-kontrak tersebut yang disebut kontrak yang disetujui syariah atau “uqud” umum didiskusikan dalam literatur terkait hukum Islam atau fiqh dan dapat dijumpai dalam ilmu fiqh.

Kontrak yang berbasis pertukaran, seperti murabaha, bai-bithaman ajil, ijarah atau sewa, salam dan istisna serta istijrar. Adapula kontrak partisipatif atau bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, pemberian kuasa atau wakalah dan pemberian komisi atau ujr. Kontrak-kontrak tersebut berhubungan dengan laba ekonomi dimana seseorang bisa mendapatkan keuntungan halal dari kontrak tersebut. 

Kedua, ada kontrak atau akad.

Ada kontrak atau akad titipan seperti wadiah dan amanah, kontrak penjaminan seperti kafala dan kontrak peminjaman seperti qard al-hasan yang berkaitan dengan sektor nirlaba. Dalam kontrak tersebut tidak ada celah untuk memperoleh penghasilan yang halal, yang diizinkan hanya pengembalian dari biaya transaksi jika ada. Terakhir, yakni sedekah, zakat, dan wakaf. Ketiganya berkaitan dengan sektor amal dalam ekonomi. 

Lalu, pertanyaan selanjutnya apakah teknologi dapat membantu kita mendesain dan menjalankan kontrak tersebut? Tentu. Trikotomi dari ekonomi Islam yang terbagi menjadi laba, nirlaba, dan amal merupakan tiga tipe kontrak yang menjadi jantung dari sistem finansial Islami. 

Jika dihubungkan dengan teknologi blockchain, teknologi baru ini memudahkan dalam membangun kontrak pintar (smart contract) yang dapat menggantikan kontrak syariah pada umumnya. Ada sebuah kemungkinan untuk membangun miniatur dari sistem ekonomi Islam dalam blockchain dengan mendesain ruang dimana kontrak kontrak tersebut dapat dijalankan blockchain. 

Apa itu smart contract? Sederhananya hal tersebut adalah protokol transaksi digital yang menjalankan sebuah kontrak. Eksekusi kontrak yang otomatis memastikan semua syarat terpenuhi, meminimalkan kesalahan serta meminimalisir kebutuhan akan perantara atau pihak ketiga. Hasil yang diinginkan adalah meminimalkan dana yang terbuang, arbitrasi dan biaya keamanan serta biaya-biaya lain yang keluar saat transaksi.