Kemenag Akan Gunakan Teknologi AI untuk Layanan Haji 2024

Jakarta, FORTUNE - Kementerian Agama berencana menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam pelayanan haji 2024. Hal ini diungkapkan Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas jelang bertolak ke Tanah Air bersama sejumlah delegasi Amirul Hajj di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Kamis (6/7).

Mengutip kemenag.go.id, teknologi AI diperlukan untuk mempercepat verifikasi dokumen ratusan ribu calon jemaah haji Indonesia. "Kementerian Agama sedang merencanakan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pelayanan haji 2024, khususnya dalam proses verifikasi dokumen. Sehingga, prosesnya lebih cepat," kata Menag Yaqut.

Dalam kesempatan berbeda, inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Faisal Ali Hasyim pada Rabu (5/7) menyampaikan salah satu kendala yang dihadapi pada pelaksanaan haji tahun ini adalah verifikasi dokumen jemaah. 

Dia mencontohkan soal permintaan visa jemaah haji yang agak lama karena terkendala pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

"Di Siskohat ada yang satu nama tapi di endorsement-nya tiga nama itu enggak ada atau upload fotonya juga kurang. Saya sudah minta ke tim Itjen (Inspektorat Jenderal Kemenag) untuk tahun depan, kita dengan teman-teman Siskohat mendorong Artificial Intelligence di situ," katanya, melansir liputan6.com.

Dengan penggunaan AI, apabila ada yang meng-input nama hanya satu suku kata dan belum melampirkan lembar persetujuan halaman tiga maka akan ditolak. "Misalnya nama Faisal, kalau cuma satu kan enggak bisa diproses. Nah, di-request visa itu ada endorsement tiga nama, setelah dilampirkan baru bisa," ujarnya.

Diharapkan dengan menerapkan teknologi AI, ke depan tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab, baik di tingkat daerah hingga tingkat pusat terkait verifikasi dokumen jemaah.

Dia juga menegaskan, Kemenag akan melakukan percepatan persiapan haji 2024. Menurutnya, percepatan yang dilakukan Saudi harus segera direspons, apalagi masa berakhir pemvisaan jemaah juga lebih awal, jauh sebelum keberangkatan jemaah haji. 

"Kalau kita bandingkan dengan haji tahun ini, dua hari sebelum closing date itu, kita masih bisa melakukan pemvisaan. Nah tahun depan, hampir dua bulan sebelum closing date, sudah tidak ada lagi proses pemvisaan. Artinya dia akan berjalan lebih cepat prosesnya," kata Menag.

"Kita sudah diskusikan terkait dengan hambatan, risiko, dan peluang-peluang yang mungkin kita bisa dapatkan dengan percepatan ini," sambungnya.

Menurut Menag, proses percepatan akan diawali dengan penyelesaian laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H. Selama ini, masa penyusunan laporan adalah 60 hari, terhitung sejak berakhirnya operasional haji.

"Saya minta maksimal satu bulan harus sudah selesai. Jadi tidak usah tunggu sampai dua bulan. Satu bulan selesai laporan keuangan, kita laporkan ke DPR agar bisa mulai membahas haji tahun depan," ujarnya.

Pembahasan dengan DPR perlu segera dilakukan, kata Menag, karena ada satu hambatan yang harus dipahami oleh semua pihak. Hambatan itu adalah perbedaan mendasar dalam hitungan kalender. Pemerintah Arab Saudi menggunakan kalender Hijriyah, sementara Indonesia menggunakan kalender Masehi. Jadi, siklus keuangannya berbeda.

Pembahasan dengan Komisi VIII DPR diharapkan juga akan mempercepat kesepakatan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H/2024 M. Hal ini mungkin segera dilakukan karena kepastian kuota sudah ada. Jika sudah ada ketetapan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), maka tahap pelunasan bisa segera dibuka dan penyiapan dokumen juga bisa segera dilakukan.