Jakarta, FORTUNE – Laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) menunjukkan bahwa kesenjangan daya saing digital Indonesia cenderung menurun sejak 2020, meski pada 2023 rentang kesenjangan antarprovinsi (spread) mengalami kenaikan karena pemekaran jumlah provinsi.
Co-Founder dan Managing Partner East Ventures, Willson Cuaca, mengatakan pemetaan daya saing digital diperlukan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi digital dan berkelanjutan. “Dengan pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan, kami berharap Indonesia akan melahirkan jutaan talenta digital dari berbagai provinsi, kota, maupun daerah,” katanya dalam keterangan yang diterima Fortune Indonesia, Rabu (15/5).
Melalui laporan EV-DCI, kata Willson, East Ventures menyajikan hasil pemetaan, kesimpulan, dan rekomendasi bagi para pemangku kebijakan untuk mewujudkan pemerataan digital.
Dengan pemerataan digital di Indonesia diharapkan dapat menjadi gerbang untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital yang dimiliki.
Temuan
EV-DCI menyajikan laporan yang menunjukkan dalam empat tahun terakhir, di mana skor median indeks makin meningkat.
Pada tahun 2020 EV-DCI mencatat skor median indeks sebesar 27,9 dan terus naik pada 2021 menjadi 32,1; 35,2 pada 2022; dan 38,5 pada 2023. Peningkatan skor median ini menunjukkan perbaikan daya saing digital di provinsi peringkat menengah dan bawah.
Sementara, nilai spread tercatat sebesar 62 pada 2020, kemudian turun menjadi 55,6 (2021) dan 48,3 (2022).
Namun, pada pemetaan tahun 2023 terjadi peningkatan nilai spread menjadi 53,2. Semakin tinggi nilai spread, maka semakin tinggi pula kesenjangan daya saing digital tiap provinsi. “Pemanfaatan teknologi digital harus bersifat inklusif karena ekonomi digital merupakan hak seuluruh warga Indonesia,” kata Willson.
Peran pemerintah
Willson mengatakan, pengembangan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur seperti BTS 4G dan 5G, peluncuran satelit SATRIA-1, proyek Palapa Ring, serta pembangunan jaringan serat optik nasional, memegang peran penting dalam mewujudkan daya saing digital Indonesia yang merata.
Menurutnya, penggagasan dan penerapan program pendukung adopsi dan literasi digital seperti UMKM go-digital, dan insentif startup turut memegang peran penting dalam mendukung ekonomi digital. “Setiap pemangku kepentingan mempunyai peran untuk menciptakan keadilan digital yang merata bagi seluruh daerah di Indonesia,” ujar Willson.