Jakarta, FORTUNE – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), mengungkapkan indeks literasi digital masyarakat Indonesia pada 2022 masih berada pada kategori sedang, dengan indeks 3,54 dari skala 5. Jika dibandingkan 2021, indeks literasi digital dalam negeri pada tahun lalu naik tipis 0,05 persen.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, literasi digital di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari pemanfaatan teknologi digital yang belum maksimal, sikap negatif para netizen, sampai kasus-kasus kriminalitas yang terjadi akibat kurangnya kesadaran keamanan digital.
Oleh karena itu, Kemenkominfo akan mempertajam Gerakan Nasional Literasi Digital melalui indeks literasi digital yang sudah dilakukan selama 3 tahun terakhir. “Dengan gerakan ini, kami ingin memantau sejauh mana tingkat literasi digital di masyarakat,” katanya dalam peluncuran Status Literasi Digital Indonesia 2022, di Jakarta, Rabu (1/2).
Semuel menyebutkan bahwa sejak pertama kali survei ini dilaksanakan, indeks literasi digital masyarakat Indonesia selalu mengalami peningkatan kendati cukup minim. Pada 2020, indeks literasi digital Indonesia mencpai 3,46, naik tipis menjadi 3,49 pada 2021, dan mengalami peningkatan 0,05 poin ke angka 3,54 pada 2022.
“Kita inginnya nanti bisa mencapai (indeks) 4. Memang tertatih, tapi harapannya bisa meningkat bahkan sampai 0,10 poin,” ujarnya.
Sekilas hasil survei
Semuel mengungkapkan survei ini juga menyoroti beberapa temuan, seperti munculnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah dengan literasi digital tertinggi, yakni mencapai skor 3,64 diikuti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Barat di urutan berikutnya.
Menurut Semuel, hasil ini membuktikan bahwa literasi digital daerah di Pulau Jawa dan di luar Jawa tidak terlalu timpang. “Jadi memang fasilitas (digital) tidak menjadi kunci (literasi digital),” katanya. “Untuk daerah yang masih mendapat indeks rendah, berarti upaya literasi digital dari kami harus lebih masif lagi.
Berdasarkan hasil survei, kenaikan dengan skor tertinggi dialami oleh Maluku Utara yang mencapai 0,36; sedangkan daerah dengan penurunan tertinggi berada di provinsi Bangka Belitung, dengan penurunan mencapai 0,36, sementara Gorontalo menurun 0,26 poin dan Sulawesi Barat 0,24 poin.
Survei Indeksi Literasi Digital 2022 ini dilakukan di 34 Provinsi yang mencakup 514 Kabupaten/Kota, dengan 10 ribu responden yang disurvei secara tatap muka berdasarkan metode multistage random sampling. Adapun Margin of Error survei yang dilakukan pada Agustus-September 2022 sekitar 0,98 persen dengan interval kepercayaan 95 persen.
Empat pilar utama
Semuel mengatakan bahwa pengukuran kerangka indeks literasi digital 2022 ini mengacu pada empat pilar utama, yakni Budaya Digital (Culture) yang secara umum mendapat skor tertinggi 3,84; Etika Digital (Ethics) 3,68 poin; Kecakapan Digital (Skill) di indeks 3,52; dan Keamanan Digital (Safety) yang paling rendah di angka 3,12 saja.
Kegiatan berselancar di dunia maya sejatinya perlu didukung kemampuan melindungi keamanan pribadi, di tengah maraknya kejahatan digital.
“Ini sama saja seperti di dunia nyata. Kalau sudah penipuan, targetnya itu spesifik. Dengan kemampuan para penjahat ini memahami karakter kita lewat social engineering, data-data kita pun didapatkan untuk memperdaya kita,” ujarnya.
Dengan kecakapan digital,masyarakat harus mengetahui gawai maupun aplikasi yang digunakannya, bahkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian, ruang digital juga harus diisi dengan budaya Indonesia yang sudah dibentuk berabad-abad oleh para leluhur kita, seperti budaya sopan, ramah, sampai tepo seliro. “Jangan sampai kita jadi split personality person, orang yang punya dia karakter,” katanya.
Terakhir, secara etika, masyarakat Indonesia harus menyadari untuk bisa menghormati kemanusiaan, baik di ruang fisik maupun digital. “Inilah yang nantinya akan dicapai melalui Gerakan Nasional Literasi Digital,” katanya.
Manfaat survei literasi digital
Semuel mengatakan survei ini dilakukan secara berkelanjutan karena digitalisasi akan terus berkembang dan menyentuh berbagai lini kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, sampai pada gaya hidup. Hasil ini juga diperlukan pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan dengan berbagai strategi yang tepat sasaran dan efektif, demi peningkatan literasi digital.
Saat ini, program literasi digital pun sudah berjalan dengan berbagai sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media. “Contohnya soal APK yang belakangan marak memperdaya data-data di smartphone masyarakat, jangan didownload, dia kan seperti program. Selain itu, jangan mengekspolitasi lansia, difabel dan anak-anak. Sudah ada 56 konten sosialisasi di TikTok, FB ada satu, dan IG ada 1,” ujarnya.
Tugas ini, menurut Semuel, bukan hanya jadi tugas Kemenkominfo, namun juga lembaga lain, termasuk masyarakat. Namun, kemudahan ini harus dibarengi dengan bagaimana memahami risiko-risiko yang timbul.
"Penipuan banyak terjadi. Literasi digital perlu ditingkatkan karena penahan terakhir adalah masyarakatnya. Kami di Kominfo juga melakukan pemblokiran, tapi hal-hal negatif masih saja terjadi di dunia digital,” ujar Semuel.
