Jakarta, FORTUNE - Raksasa teknologi global, Amazon.com Inc., Google Alphabet Inc., dan Microsoft Corp., membuka kantor di Arab Saudi setelah menghadapi tekanan dari pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi menyatakan bahwa akan berhenti memberikan kontrak kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kantor pusat regional di negara tersebut.
Melansir Fortune.com pada Selasa (9/1), ketiga perusahaan Amerika tersebut telah mendapatkan lampu hijau untuk mendirikan kantor pusat regional di Riyadh, menurut database pemerintah. Persetujuan tersebut diberikan tepat sebelum batas waktu 1 Januari yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi.
Tak hanya ketiga raksasa teknologi ini, jelang akhir tahun hiruk pikuk sudah terlihat karena berbagai perizinan perusahaan-perusahaan besar. Beberapa perusahaan lain yang baru-baru ini mendapatkan lisensi serupa adalah Airbus SE, Oracle Corp., dan Pfizer Inc.
Langkah itu sebagai dampak dari kebijakan pemerintahh Arab Saudi tabf memberlakukan aturan baru untuk kontrak negara pada bulan Februari 2021, dengan tujuan membatasi 'kebocoran ekonomi’—istilah yang digunakan oleh pemerintah untuk belanja negara yang dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kehadiran substansial di negara tersebut.
Sebagai bagian dari agenda ekonomi Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), pembatasan pengeluaran miliaran dolar yang dilakukan pemerintah dan warga Saudi yang meninggalkan negara setiap tahunnya menjadi fokus utama.
Pejabat pemerintah ingin menghentikan pemberian kontrak kepada perusahaan internasional yang hanya menerbangkan eksekutif ke dalam dan ke luar kerajaan.
Menarik investasi dan bersaing dengan Dubai
Dalam upayanya untuk meningkatkan perekonomian dan menarik investasi internasional, MBS telah melonggarkan pembatasan terhadap percampuran gender, mengizinkan perempuan mengemudi, dan meningkatkan hiburan publik. Namun, terbatasnya pilihan yang tersedia dan kebijakan seperti larangan alkohol yang masih berlaku membuat banyak eksekutif asing ragu untuk tinggal di negara tersebut.
Meskipun demikian, status Saudi sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasan ini, dengan rencana investasi triliunan dolar untuk menjadi pusat pariwisata dan komersial, telah mendorong banyak perusahaan multinasional untuk mempertimbangkan kembali cara mereka beroperasi di Timur Tengah.
Langkah Saudi ini dianggap sebagai upaya bersaing dengan Dubai, pusat bisnis terkemuka di Timur Tengah yang lama menjadi favorit perusahaan multinasional karena gaya hidup, pajak rendah, dan konektivitasnya.
Sebagian besar perusahaan global tradisional mengelola operasi mereka di Timur Tengah dari kantor di Dubai, pusat komersial dan keuangan di kawasan itu, dengan memiliki kantor yang lebih kecil di kota-kota Saudi, termasuk Riyadh atau Dammam, dekat dengan kantor pusat perusahaan minyak Saudi Aramco. Namun, belum jelas apa arti kantor pusat di Riyadh bagi operasi di tempat lain di wilayah tersebut.
Microsoft menyatakan bahwa Arab Saudi masuk ke dalam wilayah CEMA - Eropa Tengah & Timur, Timur Tengah & Afrika.
"Di wilayah yang sangat beragam ini, kami memiliki sejumlah kantor pusat, termasuk satu di Arab Saudi," kata pernyataan itu.
Senada, Google juga sedang bekerja sama dengan otoritas terkait mengenai persyaratan tersebut, sementara Airbus menjelaskan bahwa pembukaan kantor di telah sesuai sesuai dengan peraturan negara.
Insentif pajak dan penyerapan tenaga kerja
Menurut peraturan Saudi, perusahaan dapat diberikan izin kantor pusat khusus jika mereka mendirikan pusat di Riyadh yang memenuhi berbagai kriteria.
Persyaratan yang dimaksud termasuk memiliki minimal 15 staf dan dua negara lain yang melaporkan ke sana. Sebagai imbalannya, Riyadh menawarkan insentif berupa keringanan pajak dan pengecualian aturan untuk mempekerjakan warga Saudi.
Pemerintah mengumumkan pada bulan Desember bahwa mereka akan memberikan keringanan pajak selama 30 tahun bagi perusahaan yang memiliki izin kantor pusat regional tertentu.
Namun, rencana Saudi ini juga menimbulkan kebingungan, dengan beberapa eksekutif menyatakan ketidakjelasan terkait peraturan untuk jenis bisnis tertentu dan entitas pemerintah Saudi mana yang tercakup dalam pembatasan pengadaan.
Apakah peraturan ini akan berdampak pada perusahaan yang memiliki kontrak dari entitas seperti lembaga pengelola dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Fund) masih menjadi sumber utama ketidakpastian.
Kementerian Investasi tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar. Dalam pernyataan pada bulan Desember, disebutkan bahwa lebih dari 200 perusahaan telah menerima izin kantor pusat. Beberapa perusahaan, termasuk Bechtel, PwC, dan PepsiCo, telah mengumumkan bahwa mereka menjadikan Riyadh sebagai markas regional untuk operasi mereka.
