Jakarta, FORTUNE - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengajukan proposal anggaran baru untuk tahun fiskal 2025. Proposal ini mengatur mengenai pendapatan dan pengeluaran AS selama 2025. Ada sejumlah pokok penting dalam aturan ini. Salah satunya adalah tentang pajak cukai bagi penambang kripto.
Laman Fortune melansir, Kamis (14/3), bahwa dokumen tersebut berisi ketentuan setiap perusahaan yang menggunakan sumber daya komputasi untuk menambang aset digital akan dikenakan pajak cukai 30 persen dari biaya listrik yang digunakan.
Pajak yang diusulkan akan mulai berlaku setelah 31 Desember 2024, dan diberlakukan dalam tiga tahap: 10 persen pada tahun pertama, 20 persen pada tahun kedua, dan 30 persen pada tahun ketiga.
“Anggaran ini menghemat miliaran dolar dengan menutup celah pajak lainnya yang sangat menguntungkan orang kaya dan perusahaan terbesar dan paling menguntungkan,” termasuk “menutup celah yang menguntungkan investor kripto kaya,” demikian bunyi dokumen tersebut.
Jika diterapkan, penambang kripto harus melaporkan jumlah dan jenis listrik yang mereka gunakan, serta berapa banyak yang mereka bayarkan jika membelinya dari sumber eksternal.
Sementara itu, penambang yang menyewa daya komputasi—seperti yang biasa terjadi pada kumpulan penambangan—akan diminta untuk melaporkan nilai listrik dari perusahaan yang menyewakannya kepada mereka.
Nilai tersebut kemudian akan dijadikan dasar pengenaan pajak.
Penolakan wacana pajak bagi penambang kripto
Senator AS dari Partai Republik, Cynthia Lummis, menyatakan penolakannya terhadap wacana perpajakan tersebut.
Dalam cuitannya di paltform media sosial X, pengenaan pajak 30 persen untuk penambang kripto bakal menghancurkan industri ini di Amerika Serikat.
Penambangan Bitcoin adalah bisnis yang berkembang di AS sejak Partai Komunis Cina melarang penambang beroperasi di sana pada Mei 2021. Industri ini telah berkembang pesat di Texas terutama berkat listrik murah di negara bagian tersebut.
Pendiri The Rodman Law Group, Dave Rodman, juga menyatakan penolakan atas rencana Presiden Biden. Dia merasa heran investor kripto dimasukkan ke dalam daftar kelas oligarki yang harus dipajaki.
“Pemerintah mengakui kekuatan ekonomi yang akan dimiliki web3, tetapi mereka fokus untuk menekannya sambil mengambil keuntungan dari itu,” ujarnya kepada Fortune.
Ini bukan pertama kalinya pemerintahan Biden berupaya membatasi operasi penambangan kripto.
Biden pernah mengajukan pajak yang sama pada Maret lalu dalam proposal anggaran 2024, dan baru-baru ini menekan para penambang untuk mengungkapkan tingkat konsumsi listrik dalam survei wajib darurat, namun terpaksa dicabut bulan lalu menyusul reaksi hukum.
Menurut perkiraan awal yang diterbitkan oleh Departemen Energi bulan lalu, industri penambangan kripto dapat menyumbang 0,6–2,3 persen dari total penggunaan listrik tahunan AS.
Berdasarkan Wood Mackenzie, tahun lalu Utah mengonsumsi sekitar 0,8 persen, dan negara bagian Washington, yang berpenduduk hampir 8 juta orang, mengonsumsi 2,3 persen.
Di Texas, penambangan Bitcoin telah meningkatkan biaya listrik bagi warga Texas non-penambangan sebesar US$1,8 miliar per tahun, atau 4,7 persen.
