Jakarta, FORTUNE – Riset terbaru EY menunjukkan sektor pemerintahan sejumlah negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam transformasi digital. Secara keseluruhan, EY menyatakan pemerintah di seluruh dunia berisiko mengecewakan warga negara karena keterbatasan digital.
Dalam laporan bertajuk “How can government workers and technology align to serve future citizens?” hanya sekitar 7 persen pemimpin pemerintah meyakini organisasinya telah mencapai tujuan transformasi digital. Namun, di masa Covid, momentum digitalisasi yang terbangun terancam terhenti.
Riset itu pun menunjukkan tenaga kerja pemerintah tidak siap untuk memanfaatkan potensi digitalisasi seperti peningkatan akses ke layanan digital, penggunaan analitik data untuk memprediksi jumlah orang yang membutuhkan bantuan, serta pendorong efisiensi.
Sebagian besar responden mengaku terkendala berbagai masalah seperti kurangnya kepemimpinan digital dan keterampilan digital, serta budaya organisasi yang tak kondusif bagi talenta digital.
EY Global Government Consulting Leader, Arnauld Bertrand, mengutip data yang menunjukkan pemerintah memahami sejumlah tindakan yang perlu dilakukan, tapi terganjal masalah saat berjalan menuju kesuksesan digital.
“Untuk benar-benar menjalani pemerintahan digital dan mewujudkannya bagi warga negara, kita secara kolektif harus terus membantu membangun organisasi sektor publik yang sesuai untuk masa depan dengan para pemimpin yang sadar digital dan rencana untuk membangun kapasitas, keterampilan, budaya, dan pengalaman karyawan yang tepat,” kata Bertrand dalam rilis resmi, Kamis (22/12).
Riset itu menunjukkan 43 persen responden pemerintah mengaku berfokus pada pengalaman warga negara sebagai salah satu dari tiga faktor teratas yang mendorong kesuksesan transformasi. Penggunaan teknologi dan data lebih baik dibutuhkan untuk memahami kebutuhan dan keadaan orang, serta keterampilan baru seperti penelitian dan desain pengalaman pengguna.
Kasus berbagai negara
Laporan EY menggarisbawahi soal pemerintah di seluruh dunia dalam memandang kebutuhan kapasitas dan kemampuan digital, serta identifikasi kesenjangannya, dalam jangka panjang.
Di Singapura, misalnya, Government Technology Agency of Singapore (GovTech) memainkan peran inti dalam mewujudkan visi smart nation negara tersebut. Badan ini memiliki sejumlah tugas, yakni mengubah sektor publik secara digital dan membuat perbedaan dalam kehidupan warga negaranya, mengidentifikasi keterampilan digital untuk dikembangkan dalam lembaga pemerintah, dan membangun kompetensi teknis dan kerangka kerja penilaian.
Sedangkan di Thailand, sebuah unit berjangka khusus, Digital Economy Promotion Agency didirikan untuk memantau kemajuan teknologi terkini, mengantisipasi lapangan kerja baru, dan mengidentifikasi keterampilan digital yang belum ada.
Dalam kasus Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia menginisiasi Gerakan Kota Cerdas untuk memandu kota dalam mengimplementasikan platform digital pada layanan publik. Aksi ini merupakan salah satu agenda utama Indonesia untuk melakukan transformasi digital berskala nasional.
“Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya percepatan digital dan teknologi dalam pelayanan publik,” kata EY Indonesia Government & Public Sector Leader, Bangkit Kuncoro
Beberapa contoh layanan publik yang telah didigitalkan oleh pemerintah Indonesia, di antaranya pengurusan dan perpanjangan paspor, pembayaran pajak, dan penerapan sistem jaminan sosial. Masyarakat Indonesia juga dapat mengajukan keluhannya ke layanan publik melalui platform yang didukung pemerintah.
Sementara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) baru-baru ini mengembangkan platform layanan publik digital untuk memberikan akses yang lebih mudah ke berbagai layanan publik dalam satu platform. Rencana ini bisa menjadi terobosan bagi sistem pelayanan publik Indonesia karena akan menurunkan risiko mal-administrasi.
Berdasarkan Global Talent Competitiveness Index 2022 INSEAD, Indonesia masih berada pada peringkat ke-72, lebih rendah dari Singapura (2), Malaysia (32), Filipina (62), dan Thailand (67). Keterampilan digital Indonesia juga dinilai sangat rendah dengan skor 5,70 dari 100.