Jakarta, FORTUNE - Kementerian Investasi/BKPM memproyeksikan apabila realisasi investasi pada 2025 mencapai target yang ditetapkan, yakni Rp1.905,6 triliun, maka Pertumbuhan Ekonomi bisa mencapai 5,6 persen atau lebih tinggi dari target pemerintah yang sebesar 5,2 persen.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan hasil prognosis tersebut telah direncanakan langsung bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas periode 2025-2029. Target investasi tersebut terus meningkat setiap tahunnya sesuai dokumen yang telah disusun.
“Tahun 2025 yang masuk RKP target dari investasi adalah Rp1.905,6 triliun kemudian meningkat secara gradual tiap tahunnya sehingga pada 2029,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI, Selasa (2/9).
Dengan naiknya target investasi, prognosis pertumbuhan ekonomi juga ikut tumbuh.
Pada 2026, target investasi mencapai Rp2.133,5 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen.
Kemudian, target investasi pada 2027 mencapai Rp2.373,6 triliun, yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 6,1 persen.
Target investasi pada 2028 sebesar Rp2.649,4 triliun, dan diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6,2 persen, serta target investasi pada 2029 mencapai Rp2.793,3 triliun yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 6,6 persen.
“Dengan demikian pada akhir pada 2029, total investasi baik yang PMA Rp11.674 (triliun), dan PMDN mencapai Rp11.855 (triliun),” kata Rosan.
Tantangan mencapai target investasi
Kendati demikian, Rosan menyampaikan tidak mudah untuk mencapai target investasi periode 2025-2029, karena akan turut bergantung pula pada kondisi perekonomian global.
Selain itu, ketersediaan anggaran harus cukup untuk melaksanakan seluruh kegiatan di Kementerian Investasi/BKPM.
Kemudian, ada penyelesaian konflik di Timur Tengah serta Rusia-Ukraina, fokus pengembangan green investment, infrastruktur konektivitas, transisi energi, dan hilirisasi.
Terjadi investasi prioritas dalam bidang ketahanan pangan dan ketahanan energi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, peningkatan layanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS), dan adanya alokasi dana alokasi khusus (DAK) non-fisik bagi fasilitas realisasi penanaman modal di daerah.
Untuk tahun depan, BKPM menerima pagu anggaran senilai Rp681,88 miliar, yang kurang lebih hanya 43,39 persen dari kebutuhan pembiayaan Rp1,57 triliun.
Jika dibandingkan dengan pagu anggaran 2024 yang senilai Rp1,23 triliun, artinya rencana tahun depan turun signifikan sebesar 44,53 persen.
Untuk itu, Kementerian Investasi/BKPM mengajukan anggaran tambahan Rp889,3 miliar.
