Jakarta, FORTUNE – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 31 Oktober 2024 sudah memenuhi 88,06 persen atau Rp246,58 triliun dari target 2024 sebesar Rp280 triliun.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Ferry Irawan, mengatakan bahwa penyaluran ini ditujukan ke 4,27 juta debitur. “Pada 2023 karena satu dan lain hal kita memang di bawah target, tapi 2024 mudah-mudahan dari target awal Rp280 triliun sampai dengan akhir tahun kita harapkan itu bisa kita capai gitu ya,” ujarnya dalam acara KUR Meets The Press, Rabu (13/11).
Sejak 2015, total nilai outstanding KUR mencapai Rp490 triliun dari 48,63 juta debitur. "Secara agregat, program KUR berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan penyerapan tenaga kerja yang juga cukup baik, yaitu 3 orang per Rp1 juta yang disalurkan,” katanya.
Mendukung program pemerintah
Ferry menyampaikan bahwa KUR bisa jadi solusi untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah sepakat memanfaatkan KUR dalam mengakomodir berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, hingga sektor perumahan.
Dari data tercatat hingga 30 September 2024, sebanyak 57 persen KUR disalurkan untuk sektor produksi. Sementara, berkenaan dengan program ketahanan pangan, sebanyak 30 persen KUR disalurkan untuk sektor pertanian.
"Untuk petani, peternak, nelayan maupun usaha produktif sektor pangan lainnya. Jadi ini yang kita harapkan juga, kita harapkan teman-teman penyalur dan penjamin juga bisa mendukung ini, dengan tetap menjaga penyaluran ke sektor-sektor yang menjadi prioritasnya pemerintah," kata Ferry sambil menyebutkan bahwa hal ini terkait juga dengan program makan bergizi gratis (MBG).
Sementara, untuk perumahan, KUR bisa mendukung program penyediaan tiga juta rumah maupun perluasan infrastruktur konektivitas serta dukungan pembangunan IKN.
Kemudian, pemerintah berencana untuk mengembangkan KUR khusus kelompok atau klaster komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, klaster pariwisata, sampai komoditas produktivitas lain, yang terhubung dengan program hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA).
Alternatif pengganti pinjol
Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kemenko Perekonomian, Gede Edy Prasetya, mengungkapkan bahwa KUR juga bisa jadi alternatif akses pembiayaan untuk menggantikan tren pinjaman online (pinjol).
“Kita edukasi masyarakat bahwa kita bikin usaha yang bagus dulu, kemudian penuhi syaratnya nanti pasti akan dapat, dan itu pasti akan membantu mereka, karena kan bunganya sangat rendah," ujarnya dalam acara yang sama.
KUR, menurutnya relatif lebih aman dan menawarkan bunga yang kompetitif, bahkan tidak memerlukan tambahan agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta. Saat ini, Non-Performing Loan (NPL) KUR juga masih cukup terjaga di angka 2,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program KUR sejauh ini telah dikelola dengan baik dan jadi pilihan yang lebih aman bagi masyarakat.