Serangan peretas atau Hacker sering kali menyasar uang di ATM untuk menguras habis isi saldo nasabah. Jika hal ini terjadi, apa korban bisa melaporkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)?
Terkait hal ini, LPS pernah menangani kasus serupa saat serangan grup hacker LockBit terhadap PT Bank Syariah Indonesa Tbk (BRIS) pada 2023.
Sekretaris LPS Dimas Yuliharto menuturkan bahwa Bank BSI adalah peserta program penjaminan LPS, yang berarti dana nasabahnya dijamin. Namun demikian, penjaminan LPS hanya mencakup dana pihak ketiga (DPK) dari bank yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam kasus ini, apabila bank terkait masih beroperasi secara normal, maka tanggung jawab pengembalian uang yang menjadi korban hacker adalah pada pihak operasional bank terkait, di bawah pengawasan OJK.
Secara aspek hukum, Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa bank wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Pada Pasal 19 Ayat (1) juga dijelaskan, bank selaku pelaku usaha juga bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Adapun, aspek ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, ketentuan mengenai ganti rugi tidak akan diterapkan jika pelaku usaha dapat menunjukkan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh konsumen.
Jika salah satu faktor penyebab pembobolan rekening berasal dari kesalahan bank, maka nasabah berhak mendapatkan ganti rugi dari bank tersebut.
