Jakarta, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong setiap Pelajar, mahasiswa, hingga pelaku UMKM untuk menabung dan meningkatkan pengetahuan keuangan.
Upaya itu diwujudkan melaui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), yang ditujukan untuk mendorong peningkatan literasi dan Inklusi keuangan di seluruh Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa pihaknya membidik target inklusi keuangan 98 persen.
"Program Gencarkan juga mendorong lahirnya 2 juta duta dan agen literasi dan inklusi keuangan. Progam ini juga akan dilakukan secara multikanal sehingga diharapkan dapat menjangkau hingga 50 juta rakyat Indonesia,” kata Friderica melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Jumat (23/8).
GENCARKAN diikuti 1.300 peserta
Pencanangan Gencarkan dengan tema “Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045” ini dilaksanakan sekaligus memperingati Hari Indonesia Menabung (HIM) Tahun 2024. Selain itu, kegiatan pencanangan juga diikuti oleh lebih dari 1.300 peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM dan anggota komunitas lainnya.
Melalui program Gencarkan pula, kata Friderica, pada 2025 ditargetkan 90 persen pelajar Indonesia telah memiliki tabungan. Selanjutnya, melalui tabungan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), diharapkan 2,5 juta mahasiswa dan pemuda telah memiliki rekening.
Progam ini juga turut mendorong pembukaan akses kredit UMKM melalui program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) sehingga dapat menjangkau 1,6 juta debitur; serta mengakselerasi penggunaan produk keuangan oleh 30 persen kelompok penyandang disabilitas.
Menabung dorong pertumbuhan ekonomi dan likuiditas
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, meyakini program Gencarkan mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, hingga likuiditas perbankan.
"Kami meyakini bahwa penguatan keduanya adalah kunci untuk meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar, yang akan berdampak pada pengembangan sektor jasa keuangan, termasuk peningkatan penyaluran pembiayaan," kata Mahendra.
Selain itu, OJK juga melihat masih maraknya aktivitas keuangan ilegal dan judi online serta kelompok masyarakat rentan keuangan yang perlu mendapat perhatian khusus seperti kaum perempuan, pemuda dan pelajar, UMKM, serta kelompok disabilitas dan pekerja migran Indonesia.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang diselenggarakan OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini mencapai 75,02 persen, sementara itu indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 65,43 persen.