Jakarta, FORTUNE - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen di tahun 2025. Kenaikan ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat dan memacu Kredit Konsumer bank.
Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah (BMS), Raksa Jatnika Budi mengatakan pendapatan yang meningkat membuat masyarakat memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat akan meningkatkan konsumsi, hingga memanfaatkan layanan keuangan, termasuk menabung dan mengakses fasilitas pembiayaan.
“Kenaikan upah minimum ini berpotensi meningkatkan permintaan terhadap produk pembiayaan perbankan. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat cenderung lebih percaya diri untuk membeli barang atau jasa yang membutuhkan pembiayaan, seperti rumah, kendaraan, atau kebutuhan lainnya,” ungkap Raksa melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Kamis (5/12).
Pembiayaan konsumer BMS naik 24,1%
Selaras dengan kondisi tersebut, pembiayaan konsumer dari Bank Mega Syariah juga mencatatkan kinerja positif. Pembiayaan konsumer Bank Mega Syariah tumbuh 24,1 persen (yoy) mencapai lebih dari Rp 421 miliar per November 2024.
Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) menjadi penopang pertumbuhan pembiayaan konsumer dengan total Rp 346 miliar, tumbuh 23,8 persen (yoy). Sedangkan, pembiayaan Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) mencapai Rp 74,9 miliar, naik 25,6 persen (yoy).
Seperti diketahui, dalam laporan Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit konsumsi perbankan mencapai 10,8 persen secara year on year (yoy) pada Oktober 2024, dengan total penyaluran sebesar Rp 2.171,7 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan September 2024, yang mencatat pertumbuhan 10,7 persen (yoy) sebesar Rp2.149,6 triliun.
Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Multiguna, yang terus menunjukkan tren positif dalam mendukung kebutuhan konsumsi masyarakat.
Kenaikan PPN 12% tetap perlu diwaspadai ganggu daya beli
Selain itu, emiten perbankan lainnya seperti PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) juga menaruh optimisme terhadap pergerakan pasar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu tercermin dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 0,89 persen dan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar 20 poin sehari pasca pelantikan presiden.
Namun demikian, wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen masih menjadi perhatian. Kenaikan ini berpotensi memicu inflasi harga barang, melemahkan daya beli masyarakat. Meski dianggap perlu untuk menambah penerimaan negara, dampaknya terhadap konsumsi tetap harus diwaspadai.
Ekonom Danamon, Hosianna Evalita Situmorang berpendapat bahwa kebijakan fiskal pro-pertumbuhan harus memperhatikan daya beli masyarakat. “Jika konsumsi melemah akibat inflasi, pemulihan ekonomi bisa terhambat. Oleh karena itu, keseimbangan antara penyesuaian fiskal dan perlindungan daya beli sangat penting,” ujar Hosianna.
Ia menambahkan bahwa rencana insentif pajak oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 22 persen menjadi 20 persen dan penghapusan pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen dapat mempercepat momentum pemulihan.
Danamon melihat kebijakan ini sebagai peluang besar bagi nasabah, baik individu maupun pelaku usaha, untuk memanfaatkan situasi pasar yang stabil. Dalam rangka mendukung nasabah, Danamon menyediakan solusi finansial yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
