Jakarta, FORTUNE - Sejak awal 2024 hingga 17 Desember 2024, tercatat ada 19 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang izin usahanya dicabut. Meski demikian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memandang bisnis bank daerah ini masih dapat tumbuh pada 2025.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam acara diskusi dengan pers di Jakarta (17/12). Ia menyadari bahwa gencarnya penutupan BPR merupakan bagian dari program konsolidasi bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski demikian, secara industri, bisnis bank ini masih positif.
“Kalau kita lihat tahun ini sudah 19 BPR yang jatuh. Ini jauh di atas tren yang biasanya hanya 8 hingga 9 BPR ini rata-rata dalam 17 tahun sebelumnya BPR yang jatuh per tahun. Tapi ini juga mungkin berkaitan dengan program dari OJK untuk mengkonsolidasikan BPR,” kata Purbaya.
Kredit industri BPR masih tumbuh 7,07 persen
Meski berada dalam kondisi kurang baik, bisnis BPR masih dapat tumbuh 5 persen pada 2025, kata Purbaya. Dia meyakini sejumlah paket kebijakan ekonomi dari pemerintahan Prabowo Subianto akan menyentuh ke level perekonomian masyarakat kelas bawah, sehingga dapat mendorong kinerja BPR.
“Outlook-nya sih akan bagus. Kita prediksi masih tumbuh sekitar 5 persen, tapi pakai doa ya. Kalau stimulus kebijakan terjadi, harusnya tidak masalah. Ini OJK sedang melakukan konsolidasi, mudah-mudahan ke depan konsolidasinya sudah semakin sedikit,” ujar Purbaya.
Di sisi lain, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan penyaluran kredit dan pembiayaan BPR/BPRS mencapai Rp163,33 triliun pada Juli 2024 atau tumbuh 7,07 persen (yoy). Sementara itu, dari segi aset, terjadi pertumbuhan 6,12 persen menjadi Rp211,13 triliun.
