FINANCE

Kemenkeu Andalkan APBN Jadi Shock Absorber di Tengah Krisis Global

Kemenkeu harap peningkatan ekspor dapat memperkuat ekonomi

Kemenkeu Andalkan APBN Jadi Shock Absorber di Tengah Krisis GlobalFebrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. (dok. BKF)
19 July 2022

Jakarta, FORTUNE – Kementerian Keuangan akan melanjutkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam guncangan (shock absorber), di tengah tekanan harga komoditas global, khususnya harga pangan dan energi. Kondisi ini tersebut akan berdampak cukup besar pada harga-harga domestik dan daya beli masyarakat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, mengatakan bahwa indikator utama yang menunjukkan peranan dan efektifitas APBN salah satunya dari tingkat kemiskinan yang menurun.

“Program PC-PEN yang diimplementasikan oleh pemerintah, yang salah satunya menyasar kesejahteraan penduduk turut berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung perbaikan indikator tingkat kemiskinan,” ujarnya di laman Kemenkeu, Selasa (19/7).

Lebih lanjut, Febrio menegaskan bahwa APBN telah berperan penting sebagai shock absorber dengan kemampuannya meredam kenaikan tekanan harga komoditas global. “Jika tekanan harga komoditas global dibiarkan tertransmisi pada harga-harga domestik, inflasi Indonesia kemungkinan akan setinggi inflasi di banyak negara. Dampaknya adalah kenaikan tingkat kemiskinan penduduk,” katanya.

Menurunnya tingkat kemiskinan

Ilustrasi kemiskinan. (Shutterstock/WorldStockStudio)

Berdasarkan data Kemenkeu, tingkat kemiskinan Indonesia menurun ke angka 9,54 per Maret 2022, dari semula 9,71 persen di bulan September 2021. Sementara, pada Maret 2021, tingkat kemiskinan berada di 10,14 persen.

Hal ini terjadi, meski ambang batas garis kemiskinan Indonesia meningkat di tengah berbagai risiko perekonomian global. Ambang batas garis kemiskinan pada Maret 2022 meningkat sebesar 4 persen menjadi Rp505.469 dari sebelumnya Rp486.168 pada September 2021.

Dia menambahkan, pada Maret 2022, perbaikan tingkat kemiskinan merata, baik di perdesaan maupun perkotaan. Secara spasial, tingkat kemiskinan di perkotaan menurun menjadi sebesar 7,50 persen. Sementara itu, angka penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan menjadi 12,29 persen.

Kebijakan yang krusial

ilustrasi : mata uang rupiah
Shutterstock/senengmotret

Related Topics

    © 2024 Fortune Media IP Limited. All rights reserved. Reproduction in whole or part without written permission is prohibited.