Kantor PNM. (Dok PNM)Jakarta,FORTUNE- Bank DBS Indonesia menyalurkan dana sosial Uncommitted Revolving Credit Facility senilai Rp1 triliun kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Dana itu nantinya akan disalurkan melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), sebagai bentuk komitmen dari dukungan bank terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya kalangan wanita.
"Kami percaya bahwa dengan kerja sama ini, kami turut membantu pemerintah Indonesia memberdayakan wanita untuk mengelola keuangan UMKM dan menjadi tulang punggung atau pendukung kesejahteraan keluarga mereka," kata Head of Institutional Banking Group DBS Indonesia Kunardy Lie melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (19/3).
NPL program Mekaar 0,5%
Salah satu syarat pemberian kredit ultra UMKM ini adalah untuk wanita. Menurut beberapa sumber, wanita memiliki tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang lebih rendah karena mereka lebih disiplin dan bertanggung jawab untuk mengembalikan kredit secara tepat waktu.
Selain itu, tingkat NPL PNM yang hanya 0,5 persen menunjukkan prinsip wanita yang bekerja sama dengan wanita lain dalam komunitasnya berdampak positif pada kinerja pinjaman kredit.
Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi PNM, Sunar Basuki mengatakan, pendanaan dari Bank DBS Indonesia akan menunjang program Mekaar yang diinisiasi oleh PNM yang menargetkan jutaan wanita, khususnya mereka yang bergerak di sektor ultra UMKM dan berasal dari kalangan keluarga pra-sejahtera.
"PNM bukan hanya memberikan modal uang tetapi juga program pengembangan usaha. Ini adalah bentuk kepedulian PNM agar usaha skala rumah tangga bisa terus melanjutkan produksinya hingga punya produk yang lebih variatif," kata Sunar.
UMKM wanita capai 37 juta
Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdapat 37 juta UMKM di Indonesia dengan pengusaha wanita memiliki proporsi yang lebih besar.
Kendati demikian, sebagian besar wanita masih menghadapi hambatan dalam akses permodalan usaha, yang timbul dari pengecualian sosial, keterbatasan pengalaman dalam sistem perbankan formal, kesulitan mendapatkan pinjaman, dan kurangnya kemampuan keuangan secara keseluruhan.
Selain itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 49,6 persen, dengan target OJK untuk literasi keuangan sebesar 65 persen pada tahun 2027. OJK juga mencatat bahwa kesenjangan dalam keterampilan keuangan dan inklusi di Indonesia masih tinggi, sekitar 35 persen.
Inklusi finansial dan kesetaraan gender menjadi salah satu fokus dari prinsip keberlanjutan Bank DBS Indonesia. Sebelumnya, Bank DBS Indonesia juga memberikan pinjaman kepada beberapa mitra fintech untuk penyaluran kredit kepada kaum unbanked.
Related Topics
Related Articles
