Jakarta, FORTUNE - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menghadapi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Berdasarkan keterbukaan informasi, permohonan PKPU ini diajukan oleh Machfud Suroso sebagai pemohon pertama dan PT Dutasari Citralaras sebagai pemohon kedua, yang merupakan subkontraktor dari kerja sama operasional (KSO).
Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, menyatakan bahwa gugatan yang ditujukan kepada ADHI kurang tepat secara hukum karena proyek yang dipermasalahkan dikerjakan melalui KSO antara ADHI dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), bukan oleh ADHI sendiri.
"Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU II adalah salah pihak atau kurang pihak karena secara yuridis [ADHI sebagai] termohon PKPU tidak pernah menandatangani perjanjian apa pun," kata Rozi dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Rabu (25/9).
Proyek dimaksud adalah pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, yang dikerjakan oleh KSO ADHI-WIKA, yang 70 persennya dipegang ADHI dan 30 persen oleh WIKA.
Rozi juga menyatakan pihaknya tidak memahami alasan pemohon PKPU kedua hanya mengajukan ADHI sebagai termohon dalam kasus ini.
Lebih lanjut, Rozi menjelaskan bahwa KSO ADHI-WIKA merupakan entitas terpisah dari ADHI dan WIKA, sehingga ADHI tidak bertanggung jawab secara langsung, baik secara materi maupun hukum, terhadap permasalahan antara Dutasari Citralaras dan KSO tersebut.
Selain itu, ADHI juga tidak menjadi penjamin dalam sengketa ini.
Nilai gugatan PKPU kepada Adhi Karya
Dalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Machfud Suroso menggugat ADHI sebesar Rp25 miliar, sementara Dutasari Citralaras menuntut Rp66,6 miliar, sehingga total gugatan mencapai lebih dari Rp91 miliar.
Menurut Rozi, nilai tersebut setara dengan 0,98 persen dari ekuitas ADHI yang mencapai Rp9,2 triliun per 30 Juni 2024, serta 3,41 persen dari posisi kas dan setara kas perseroan.
Rozi menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi terkait panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
