Jakarta, FORTUNE - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menerbitkan Surat Edaran No.47/BAPPEBTI/SE/03/2024 tentang Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset).
Salah satu poin penting dalam surat tersebut adalah permintaan kepada para pelaku usaha dengan tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) dari Bappebti untuk segera menyampaikan surat permohonan persetujuan sebagai PFAK kepada Bappebti.
“Sebagai pihak yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan aset kripto, CPFAK harus memperhatikan batas waktu untuk menjadi PFAK dan segera memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan,” kata Plt. Kepala Bappebti, Kasan, dalam surat tersebut, dikutip Jumat (22/3).
Bappebti telah memberikan izin kepada lembaga yang menyelenggarakan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, yakni PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai bursa berjangka aset kripto, PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai lembaga kliring berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto, PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai lembaga kliring berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto, PT Tennet Depository Indonesia sebagai pengelola tempat penyimpanan aset kripto, dan PT Kustodian Koin Indonesia sebagai pengelola tempat penyimpanan aset kripto.
“Kelembagaan dalam ekosistem perdagangan pasar fisik aset kripto yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti agar segera melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar fisik aset kripto,” ujar Kasan.
Dalam kesempatan lain, Kasan mengatakan Bappebti telah membentuk ekosistem aset kripto yang terdiri dari sebuah bursa aset kripto, dua lembaga kliring aset kripto, dan dua lembaga depository pada 2023-2024.
“Selain itu, diharapkan ekosistem aset kripto menguatkan perlindungan bagi pelanggan/masyarakat dari investasi ilegal dan sekaligus dapat memberikan kepastian berusaha bagi pelaku pasar aset kripto,” katanya.
Masa transisi Bappebti ke OJK
Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita, mengatakan 2024 merupakan masa krusial dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto di Indonesia.
Pasalnya, berdasarkan amanat UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto akan beralih dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2025.
Paralel dengan itu, Bappebti dan pemangku kepentingan lain menjaga amanat UU No.10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
“Bappebti ingin memastikan pengalihan nantinya harus berjalan dengan baik tanpa memberikan guncangan pada industri aset kripto. Salah satunya dengan memastikan ekosistem aset kripto yang ada saat ini telah berjalan dan mendorong pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia,” kata Olvy.
2024 juga menjadi tahun penting karena harga mayoritas aset kripto diperkirakan akan naik seiring dengan adanya fenomena halving Bitcoin yang mendorong transaksi lebih aktif.
“Jangan sampai kita kehilangan momen karena akan semakin banyak transaksi aset kripto yang terjadi di tahun ini,” ujarnya.
